Breaking News:

Kemendagri Gelar Bimtek SIPD Bagi OPD di Belu

Kemendagri menggelar bimbingan teknis ( Bimtek) Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah ( SIPD) kepada pimpinan OPD

POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Pjs Bupati Belu, Drs. Zakarias Moruk, MM didampingi Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, S.STP.,M.Si dan Kepala Sub Direktorat Wilayah 4 Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Ihsan Dirgahaya, S.STP.,MAP, saat membuka Bimtek di Ballroom Hotel Matahari Atambua, Kamis (1/10/20). 

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menggelar bimbingan teknis ( Bimtek) Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah ( SIPD) kepada pimpinan OPD, sekretaris dan kasubag perencanaan masing-masing OPD.

Kegiatan dibuka Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Belu, Drs. Zakarias Moruk, MM didampingi Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Bahri, S.STP.,M.Si dan Kepala Sub Direktorat Wilayah 4 Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Ihsan Dirgahaya, S.STP.,MAP, di Ballroom Hotel Matahari Atambua, Kamis (1/10/2020).

Sambut HUT ke 75 TNI, Satgas Yonarmed 3/105 Tarik Gelar Khitanan Massal

Bimtek SIPD ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Permendagri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diundangkan 27 September 2019.

Substansi Permendagri Nomor 70 tahun 2019 ini adalah adanya sistem terpadu dan terintegrasi yang mencakup seluruh data pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam satu platform berbasis elektronik yang terdiri dari tiga informasi utama yakni Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintah Daerah lainnya.

Politisi Partai Gerindra Jadi Jurkam Putra Presiden Jokowi di Solo, Juga Megawati dan Puan Maharani

Pjs. Bupati Belu dalam sambutannya mengatakan, Bimtek yang dilakukan sangat penting karena evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sudah berpedoman pada Permendagri nomor 90 tahun 2019.

"Kita harus serius ikut Bimtek ini karena evaluasi RAPBD 2021 sudah berpedoman pada Permendagri nomor 90 tahun 2019," tegas Zaka Moruk.

Lanjutnya, Permendagri nomor 90 tahun 2019 memberikan ruang secara berjenjang dan mandiri dalam memberikan pengelompokkan mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban. Setiap perubahan regulasi mesti dipahami secara baik sehingga dalam tataran implementasi dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan sebagaimana tujuan dari regulasi ini dibuat.

"Saya minta dukungan pimpinan OPD untuk mengikuti Bimtek hingga selesai dan masing-masing perangkat daerah melihat kembali draft DPA masing-masing sehingga disesuaikan saja pada saat pembahasan di Badan Keuangan Daerah", harap Zaka Maruk.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bahri SSTP.,M.Si mengatakan, kehadiran tim Kemendagri untuk menginformasikan satu kebijakan baru yakni reformasi keuangan daerah pasca terbitnya PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan adanya PP nomor 12 tahun 2019 ini maka dipastikan APBD 2021 sudah menggunakan struktur APBD baru berdasarkan PP nomor 12 Tahun 2019.

Substansi PP nomor 12 tahun 2019 ini tentang kesatuan data Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved