Politik Dinasti dan Politik Uang Ramai Jelang Pilkada 2020, Begini Komentar Mahfud MD, Simak!

Kalau kita lihat sekarang, tidak ada koalisi parpol yang linier dari pusat ke daerah."

"Misalnya PAN dengan PKS itu di atas tidak cocok, di daerah tertentu bergabung."

"Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok, di bawah bergabung. PDI-P dengan PKS di daerah tertentu bergabung," kata Mahfud.

"Itu bagus, jadi tidak ada satu koalisi atau oposisi permanen, terutama tidak ada lagi pengelompokan ideologis, ini Islam, sekuler, atau nasionalis," tuturnya.

Soal Politik Dinasti?

Sementara itu, terkait dengan ramainya politik dinasti menjelang Pilkada 2020, Mahfud mewajarkan.

Sebab, tidak ada hukum yang mengatur seorang kerabat pejabat publik tidak boleh maju diri sebagai calon kepala daerah.

Mahfud mengatakan, praktik nepotisme atau kekerabatan memang tidak bisa dihindari.

Termasuk dalam gelaran Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

"Mungkin kita sebagian besar tidak suka dengan nepotisme."

"Tetapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum atau jalan konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun," kata Mahfud MD.

Bahkan, lanjut Mahfud, hal ini berlaku di seluruh dunia.

Menurutnya di negara lain pun, tidak ada yang mengatur larangan praktik kekerabatan dalam politik.

Adapun ia menjelaskan, praktik politik kekerabatan ini tidak melulu bertujuan buruk.

"Dulu di suatu kabupaten di Bangkalang, pernah orang berteriak, 'saya mau mencalonkan diri karena kakak saya memerintahnya tidak baik."