Politik Dinasti dan Politik Uang Ramai Jelang Pilkada 2020, Begini Komentar Mahfud MD, Simak!

POS KUPANG, COM  - Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak atau Pilkada Serentak 2020 pada akhir tahun ini.

Jelang digelarnya Pilkada Serentak 2020, isu politik uang dan politik dinasti pun berhembus dan ramai diperbincangkan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut menanggapi soal ramainya politik uang dan politik dinasti menjelang Pilkada Serentak 2020.

Terkait praktik politik uang atau money politic, Mahfud menuturkan hal tersebut akan tetap ada.

Baik dalam sistem pemilihan umum langsung maupun tidak langsung.

Menurutnya, praktik politik uang dalam pemilihan tidak langsung diberikan ke partai-partai.

Sementara, dalam pemilihan langsung diberikan secara eceran kepada masyarakat.

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi daring "Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal", Sabtu lalu.

"Bahkan saya tulis di salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (sewaktu jadi Ketua Hakim MK), sama saja sebenarnya kalau money politic." ujar Mahfud MD, dikutip Kompas.com.

"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politic-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai, selesai."

"Kalau ke rakyat seperti sekarang ya, bayar ke rakyat pakai amplop satu per satu," imbuh Mahfud MD.

Karena itu, menurutnya perdebatan soal maraknya praktik politik uang dalam pemilihan langsung tak sepenuhnya relevan.

Sebab, bagaimanapun sistem pemilihan langsung memiliki sisi positif bagi praktik demokrasi.

Ia menuturkan, setidaknya pertentangan ideologis yang mengemuka di tingkat pusat dapat dibantah dengan koalisi parta-partai di tingkat daerah.