Pilkada di Sumba Timur - Ahmad Atang : Massa Membludak Saat Konvoi/ Kampanye Bukan Pendukung Riil

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/WAINGAPU - "Kalau melihat massa membludak saat konvoi atau kampanye, sebenarnya itu bukan massa riil. Kehadiran massa itu juga masih mengambang,".

Hal ini disampaikan Dr. Ahmad Atang, M.Si saat tampil sebagai narasumber tunggal pada acara sosialisasi UU Pemilu di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi Waingapu, Sumba Timur, Rabu (23/9/2020).

Sosialisasi yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumba Timur ini dengan tema Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Sumba Timur tahun 2020 di era Pandemi Covid-19.

Hadir pada sosialisasi ini, Plt Kaban Kesbangpol Sumba Timur , Melkianus D. Patimara,S.H ,
pimpinan OPD , para camat, lurah dan kepala desa, tokoh agama,tokoh masyarakat, tokoh perempuan, KPU Sumba Timur, Bawaslu Sumba Timur dan undangan lainnya.

Sosialisasi ini dibuka olehSekda Sumba Timur, Domu Warandoy, S. H, M. Si.

Menurut Ahmad, jika melihat massa yang membludak saat konvoi dan kampanye, maka jangan dianggap sebagai massa atau pemilih riil.

"Kalau masa yang membludak saat konvoi dan kampanye jangan bilang itu massa riil. Itu massa umasih mengambang," kata Ahmad.

Dijelaskan, massa yang hadir pada kegiatan kampanye ataupun kegiatan lain, sebenarnya bukan massa riil. Karena itu, jangan jadikan masyarakat sebagai suporter politik.

"Padahal dalam etika demokrasi maka rakyat memegang kedaulatan tertinggi," katanya.
Dia juga mengatakan, jika hendak menjadi calon kepala daerah harus ada jaminan bahwa hasil survey tinggi. Karena, jika hasil survey tinggi,maka dengan sendirinya partai politik akan menjemput atau mengusungnya.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang ini mengatakan, ada beberapa akademisi kemudian mencoba menyimpulkan bahwa demokrasi di era reformasi adalah demokrasi di persimpangan jalan. Bahkan, yang paling ekstrem, yakni demokrasi bunuh diri.

"Untuk membahas itu, saya menyampaikan soal demokrasi era reformasi, maka dari hasil dan pendapat banyak orang melihat bahwa demokrasi gagal membangun keadilan dan kesejahteraan," ujarnya.

Ahmad mengakui, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kondisi di mana demokrasi tidak memberi keadilan dan mensejahterakan rakyat.

"Karena rakyat ditempatkan menjadi suporter politik. Pemilu dan pilkada menghadirkan politisi dan negarawan," katanya.

Dikatakan, negarawan tidak berpikir menang tapi memikirkan siapa nanti kelak yang akan menggantikannya.
Sekda Sumba Timur, Domu Warandoy,S.H, M.Si saat membuka sosialisasi ini mengatakan, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat Sumba Timur di tengah suasana pilkada.

Menurut Domu, yang perlu diperhatikan adalah pemilih pemula.
"Pemilih pemula harus diberi pemahaman melalui sosialisasi seperti ini. Bukan saja pemilih pemula, tapi seyogyanya kita semua harus mendapat pendidikan politik," kata Domu.

• Pilkada Manggarai 2020, KPU Manggarai Tetapkan Dua Paslon Bupati dan Wakil Bupati, Simak INFO