Tren COVID-19 Provinsi NTT dan Bali Fluktuatif

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir. Bernardus Wisnu Widjaja M.Sc, mengatakan tren fluktuasi kasus COVID-19 di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemangku kepentingan, baik antar daerah dan antar negara untuk penanggulangan pandemi dengan lebih baik.

Hal ini mengemuka dalam diskusi daring, Pembelajaran Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali dan NTT. Diskusi dibuka Minister Counsellor-Governance and Human Development Branch, Australian Embassy Jakarta, Kirsten Bishop. Diskusi menghadirkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Drs. I Made Rentin AP, M.Si dan Kepala BPBD NTT, Thomas Bangke.

"Akhir masa pandemi masih belum diketahui, karena belum ada kejelasan kapan vaksin akan tersedia." kata Wisnu dalam acara Pembelajaran Penanganan COVID-19 provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur Selasa (21/9) yang didukung oleh SIAP SIAGA, program kemitraan pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Penanggulangan Resiko Bencana. "Pemerintah terus berjuang mengimbangi aspek sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat dalam berbagai kebijakan penanggulangan COVID-19."

Pendekatan berimbang ini diperlukan karena dampak pandemi antar daerah beragam, kata Wisnu. Bali diklasifikasikan sebagai salah satu daerah denagn kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia saat ini, bersama dengan Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Sementara Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah dengan jumlah kasus paling rendah, Wisnu mengatakan masih ada pertanyaan apakah ini disebabkan oleh kurangnya upaya testing atau hasil dari peningkatan upaya pengujian, penelusuran, kapasitas isolasi dan pengobatan, serta implementasi kampanye publik yang baik tentang berbagai protokol pencegahan.

Untuk Bali, Presiden sudah menginstruksikan penerapan strategi percepatan COVID-19 selama dua minggu ke depan, Wisnu melanjutkan.

"Dalam konteks penanggulangan COVID-19 atau penanggulangan pandemi, diperlukan penguatan sistem penanggulangan bencana nasional, yang cukup menantang saat ini karena undang-undang (penanggulangan bencana) No. 24/2007 saat ini tidak begitu jelas tentang aspek-aspek terkait pelaksanaan teknis, keterlibatan organisasi terkait ke dalam sistem baik di tingkat nasional hingga desa, serta juga menyangkut isu sumber pendanaan. " jelas Wisnu.

Wisnu mengemukakan ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kapasitas di tingkat lokal, serta mengakui peran penting teknologi selama pandemi.

Pendekatan lokal Bali dan NTT
Drs. I Made Rentin AP., M.Si, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menyatakan Bali melihat peningkatan jumlah kasus aktif dalam beberapa pekan terakhir.

"Pendekatan strategis kami dalam penanggulangan pandemi berfokus pada peningkatan upaya penelusuran, testing, dan pengobatan," Rentin menjelaskan. "Satgas kami secara aktif bekerja sama dengan semua otoritas kunci di 1.493 desa adat di Bali untuk memberlakukan peraturan, protokol, dan sanksi lokal - dan ini tampaknya berhasil karena masyarakat Bali masih berpegang pada nilai-nilai lokal."

Selain itu, Rentin menjelaskan bahwa Pemprov menerapkan pendekatan kebijakan satu pintu terhadap penanggulangan COVID-19 di Bali, yang membantu mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi, upaya komunikasi sosialisasi dan edukasi publik, serta membentuk forum koordinasi multi-pihak yang melibatkan berbagai organisasi smasyarakat sipil.

"Yang paling menantang bagi kami adalah kebijakan dan peraturan pemerintah pusat di Jakarta yang selalu berubah, seperti revisi Pedoman Penanganan COVID-19 oleh Menteri Kesehatan." Rentin menambahkan.

Thomas Bangke S.E. M.Si, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, menjelaskan meski belum ada contigency plan dan pedoman teknis yang jelas untuk pemerintah daerah, serta regulasi yang selalu berubah dari pemerintah pusat di Jakarta, pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur mengandalkan bimbingan dari kepemimpinan lokal dan tim ahli dalam upaya penanganan COVID-19.

"Kami mengandalkan pendekatan kepemimpinan yang tegas dan terukur yang menggabungkan koordinasi strategis, kepemimpinan yang kuat, dan empati emosional / pribadi di antara para pemamgku kebijakan daerah untuk dengan cepat meresponse berbagai dampak COVID-19 di wilayah kami." kata Bangke, Selasa (22/9). "Tampaknya ini berhasil dalam arti bahwa kami masih melakukannya dalam konteks sistem penanggulangan bencana yang berakuntabilitas dan transparan, dimana kepemimpinan dan empati menjadi kunci utama partisipasi/kepatuhan masyarakat."

Per 22 September, Bali mencatat 7,996 kasus aktif, dengan 6,537 jumlah kesembuhan. Angka kematian naik hampir dua kali lipat dari 100 pada 4 September, menjadi 229 pada Selasa (22/9). Terdapat penurunan jumlah kabupaten /kota yang beresiko tinggi dari 6 menjadi 2 kabupaten/kota pada 21 September. Sedangkan untuk daerah resiko sedang di Bali naik dari 3 kabupaten/kota menjadi 7 dalam seminggu terakhir ini. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur mencatat 332 kasus aktif, 231 sembuh, dan 5 meninggal dunia. Sampai 21 September, terjadi perubahan peningkatan dari tidak ada kasus ke resiko sedang dan rendah selama 4 minggu terakhir ini. Juga tidak adanya zona merah dengan resiko tinggi di Nusa Tenggara Timur.