Breaking News:

Berita Kabupaten Belu Terkini

Pemerintah Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD 2020

Pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan pengantar nota keuangan perubahan APBD tahun 2020 dan pengajuan dua rancangan

istimewa
SIDANG---Wakil Bupati Belu, Drs. J.T Ose Luan saat penyampaian pengantar nota keuangan perubahan APBD tahun 2020 kepada DPRD dalam sidang paripuna IV DPRD, Selasa (22/9/2020) malam. 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| ATAMBUA-----Pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan pengantar nota keuangan perubahan APBD tahun 2020 dan pengajuan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu.

Pengantar nota keuangan perubahan APBD 2020 disampaikan Wakil Bupati Belu, Drs. J.T Ose Luan saat sidang paripuna IV DPRD Kabupaten Belu,
Selasa (22/9/2020) malam.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr, didampingi Wakil Ketua I, Sypri Temu, Wakil Ketua II, Yohanes Jefri Nahak serta dihadiri anggota DPRD Belu. Dari pemerintah dihadiri Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan, Penjabat Sekda, Marsel Mau Meta dan pimpinan OPD.

Dalam pengantar nota keuangan,
pemerintah menyampaikan, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2020 dengan total anggaran semula sebesar satu triliun lebih berkurang menjadi Rp 89,6 M sehingga menjadi Rp 953,5 M atau menurun sekitar 8,59 persen.

Pengurangan tersebut berasal dari PAD dengan total anggaran semula sebesar Rp 101,7 M berkurang sebesar 7,5 M sehingga menjadi 94, 2 M atau menurun sekitar 7,40 persen.
Dana perimbangan dianggarkan semula sebesar Rp 760,7 M
berkurang Rp 86 M lebih sehingga menjadi Rp 674,7 M atau menurun 11,31 persen. Sedangkan, lain-lain pendapat daerah yang sah dianggarkan semula Rp 180,5 M bertambah sebesar Rp 3,9 M sehingga menjadi Rp 184, 4 M atau meningkat 2,18 persen.

Menurut pemerintah, pengurangan pendapatan ini terjadi karena masih tinggi komposisi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan. Terjadi perubahan regulasi akibat Covid-19 yang berdampak pada pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian, pembatasan aktivitas masyarakat demi mencegah penularan Covid-19 sehingga menyebabkan lambatnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada semua aspek pemungutan pendapatan.

Estimasi perubahan pendapatan daerah terjadi pada beberapa sumber, pertama; pendapatan pajak daerah yang semula dianggarakan 27, 5 M mengalami pengurangan sebesar Rp 10 M lebih sehingga menjadi Rp 18 M lebih. Penurunan tersebar berasal dari pajak mineral bukan logam. Hal ini terjadi karena ada rasionalisasi atau pengurangan pekerjaan fisik yang bersumber dari dana-dana transfer.

Hasil retribusi daerah yang dianggarkan sebesar Rp 9,5 M
mengalami pengurangan sebesar Rp 1,9 M sehingga setelah perubahan menjadi Rp 7,6 M.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula dianggarakan sebesar Rp 7,4 M mengalami pengurangan sebesar Rp 607 juta sehingga setelah perubahan menjadi Rp 6,4 M.

Halaman
12
Penulis: Teni Jenahas
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved