PASLON PEBISNIS

Sasaran mereka adalah menguasai afeksi, bukan akal konstituen dengan dagangan-dagangan yang bombastis, tetapi tidak sehat. Taktik kotor seperti ini biasanya dimainkan oleh politisi populis, Paslon pebisnis yang sempit wawasan dan miskin keterampilan.

Mengekspansi mode kerja pebisnis domain politik tidak hanya amoral, tetapi juga semakin menciptakan ketidakadilan sistemik. Berpolitik bukan iklanisasi produk-produk. Rasionalitas politisi seharusnya kritis dan berbela rasa dengan warga, tidak manipulatif. Palson Pilkada kita tahun ini seperti pentolan "post-truth-ers".

"Post-truth-ers" tidak peduli dengan anjuran rasional dan objektif (McYntire, 2018; Uno 2017 no 27). Mereka tidak henti mengoceh afeksi warga untuk memenangkan pertarungan, apapun bayarannya. Perintah Kemendagri untuk para Paslon mengindakan protokol kesehatan dengan tidak mengarahkan perarakan dalam jumlah besar sama sekali tidak dihiraukan.

Bila masyarakat ingin memperbaiki nasib, membangun NTT, Paslon yang berjiwa "post-truth" harus ditepikan. Paslon yang mengejar jabatan publik hanya dengan modal agama dan suku, tetapi tidak berintegritas, dihapuskan dari opsi pilihan. Jabatan publik bukan rekreasi karena mengurusi banyak kepentingan.

Karena itu, Paslon yang tidakberkompetensi teknis, etis, dan mampu memimpin ditendang dari sayembara Pilkada 2020. *