Opini Pos Kupang

PASLON PEBISNIS

Saya berkesempatan mengunjungi area persawahan Bena-Linamlutu, TTS, selama dua hari (18-19/9/2020)

Editor: Kanis Jehola
zoom-inlihat foto PASLON PEBISNIS
Dok
Logo Pos Kupang

Kemungkinan alasan lain adalah Paslon mengetahui kebutuhan mendasar warga, tetapi menutup mata dan menggiring warga dengan rayuan lain untuk mengalihkan warga sejenak dari perihnya penderitaan mereka. Paslon demikian tidak memenuhi syarat kompetensi kepemimpinan dan etis.

Fallacio Berpikir

Konsekuensi lanjutan dari kemiskinan kompetensi paslon adalah menjual program sesuai keterampilan personalnya, tanpa peduli kebutuhan kontekstual warga, dan menghipnotis warga untuk mengiyakan dagangan busuknya. Strategi seperti ini adalah pembohongan dan pembodohan publik.

Fallacio berpikirnya kelihatan. Menjadi pejabat publik berarti Anda mengurus irespublica, bukan panggung pelampiasan inklinasi personal atau pengembangan bisnis keluarga.

Mengurus kemaslahatan sosial mengharuskan pejabat publik membangun sistem, bukan mengerjakan urusan medioker menurut preferensi pribadi.

Kalau kita membongkar daftar program andalan para Paslon kelihatan sekali kekeliruan logikanya, ketiadaan urgensitas, dan manipulasi publik. Ada Paslon yang sibuk membangun taman kota dengan aneka tanaman rias, tetapi warganya sehari-hari berdoa untuk bisa membeli air setengki untuk kebutuhan seminggu.

Ada Paslon yang berbusa-busa soal infrastruktur jalan raya beraspal, tetapi warganya hanya mampu berjalan kaki.

Ada Paslon yang menjadikan pengobatan gratis sebagai program andalan. Logika `common sense' tidak bisa menerima jualan ini sebagai kebutuhan paling mendesak warga. Pengobatan gratis meniscayakan orang sakit.

Kalau orang tidak sakit, program ini mubasir. Pengobatan gratis jelas sekali menyasar akibat, bukan akar masalah. Lebih baik mencegah orang jatuh sakit daripada membiarkan orang sakit baru diobati gratis.

Meskipun labelnya gratis, pemerintah tentu saja menggelontorkan dana tidak sedikit untuk menyediakan infrastruktur medis. Artinya, tetap terjadi tumbal anggaran.

Padahal, anggaran untuk pengobatan gratis dapat dialihkan untuk penyediaan air bersih untuk warga, irigasi pertanian, renovasi rumah warga-warga yang tidak layak huni, penyediaan sembako murah dan sehat untuk warga miskin di fase pandemi sekarang. Pengalokasian dana seperti ini meminimalisir kemungkinan warga menjadi sakit. Dengan demikian, akar masalah kita atasi sebelum menimbulkan beragam akibat.

Post-truth-ers

Jabatan publik dimaksudkan untuk melayani kepentingan publik. Kesejahteraan umum masyarakat adalah kitab suci seorang pejabat publik. Tidak mudah untuk membidik pos-pos kebutuhan krusial-kritis.

Karena itu, pejabat publik harus melibatkan penelitian ilmiah. Data objektif dari penelitian tersebut akan membantu pejabat publik dalam membaca dan memetakan kebutuhan masyarakat. Konstruksi kebijakan berbasis data ini yang akan membantu pejabat publik untuk mencapai sasaran pemeritahannya.

Prinsip di atas membedakan pejabat publik dari pebisnis. Pebisnis tidak memedulikan kebutuhan pelanggan. Pebisnis malah menciptakan kebutuhan konsumen melalui sandiwara iklan. Mode iklan adalah simulasihi pereal: membangun citra yang berpretensi merepresentasi realitas sehingga efektif untuk meluluhkan konsumen.

"Modus opperandi" iklan sangat efektif dalam mengambil hati orang. Banyak politisi mengadopsi dan mengaplikasikan secara paksa pola kerjai klan di dalam kontestasi politik.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved