Breaking News:

Soroti PSBB di Jakarta

Bos Djarum Group Surati Presiden Jokowi Soal PSBB, Sebut Langkah Gubernur Anies Baswedan Tidak Tepat

Salah satu cara yang disarankan adalah penegakan aturan dan pemberian sanksi atas ketidakdisiplinan sebagian warga dalam mematuhi protap Covid-19.

Kompas.com
Pemilik Djarum Group, Budi Hartono 

Bos Djarum Group Surati Presiden Jokowi Soal PSBB, Sebut Langkah Gubernur Anies Baswedan Tidak Tepat

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -Salah satu orang terkaya Indonesia, Budi Hartono, menyurati Presiden Joko Widodo terkait pemberlakuan keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam suratnya, pemilik konglomerasi bisnis Djarum Group tersebut mengungkapkan bahwa keputusan PSBB yang telah diambil Gubernur Anies Baswedan, bukan langkah yang tepat.

Budi Hartono kemudian membeberkan sejumlah kiat yang bisa dilakukan pemerintah, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ketimbang memberlakukan PSBB.

Salah satu cara yang disarankan adalah penegakan aturan dan pemberian sanksi atas ketidakdisiplinan sebagian warga dalam mematuhi protap Covid-19.

Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut menjadi wewenang Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

BREAKING NEWS: Pembuang Bayi di Sikka Terungkap, Ternyata Wanita Setengah Baya

Cara Dapatkan Kuota Internet Murah dari Telkomsel, Pakai Kode Dial Rahasia, Banyak Pilihan

Anies Baswedan Marah, Anak Buahnya Tewas Tabrak Lari, Gubernur DKI Jakarta: Hai kau Pengecut!
Anies Baswedan Marah, Anak Buahnya Tewas Tabrak Lari, Gubernur DKI Jakarta: Hai kau Pengecut! (Via Tribun Manado)

"Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19, kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya," tulis Budi Hartono dalam suratnya yang diekspos dalam Instagram Mantan Duta Besar Polandia, Peter F Gontha, @petergontha, Minggu (13/9/2020).

Saran selanjutnya, pemerintah usat maupun pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat, sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

Kapasitas isolasi ini bisa mencontoh kontainer isolasi yang dibangun di Port Singapore. Indonesia bisa membangun kontainer isolasi ber-AC di tanah kosong.

Kemudian, pemerintah perlu melaksanakan testing, isolasi, tracing (pelacakan), dan treatment. Sebab sejauh ini masih banyak kekurangan dam hal isolasi dan contact tracing.

Halaman
123
Editor: Frans Krowin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved