NEWS ANALISIS Fritz Edward Siregar Anggota Bawaslu: Sanksi Administrasi

Simak NEWS ANALISIS Fritz Edward Siregar Anggota Bawaslu: sanksi administrasi

Editor: Kanis Jehola
KOMPAS.COM
Fritz Edward Siregar 

Simak NEWS ANALISIS Fritz Edward Siregar Anggota Bawaslu: sanksi administrasi

POS-KUPANG.COM - Perlu komunikasi yang lebih intensif antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dengan pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020. Sebab, selama ini, Bawaslu dan KPU lebih banyak berkomunikasi dengan partai politik terkait informasi tentang pencalonan. Mungkin sudah saatnya KPU-Bawaslu itu bertemu dengan paslon.

Selama ini, Bawaslu dan KPU selalu mengira bahwa komunikasi yang disampaikan penyelenggara ke partai politik diteruskan dengan baik oleh partai ke pasangan calon kepala daerah. Namun khawatir ada informasi yang tidak tersampaikan sehingga paslon kurang memahami aturan-aturan Pilkada, termasuk potensi pelanggaran aturan dan sanksinya.

Rajutan Baju Pengantin Buat Hari Sakralmu Lebih Berkesan

Jangan-jangan ada juga paslon yang tidak tahu apa itu Bawaslu, jangan-jangan ada juga paslon yang baru sekali itu datang ke kantor KPU.

Oleh karenanya, ke depan, Bawaslu dan KPU dapat berkomunikasi lebih intensif dengan kandidat kepala daerah. Jadi sekarang kita bukan lagi berbicara dengan partai politik, (tapi) dengan si paslon. Sehingga bisa menjelaskan kalau Anda lakukan (pelanggaran aturan) ini ada konsekuensi (sanksi) administrasi, ada pidana yang akan dilakukan.

Pemdes Ulupulu I Terbitkan Perdes Cegah Stunting

Sebagaimana bunyi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020, seluruh pihak yang terlibat penyelenggaraan Pilkada 2020 harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan, Bawaslu akan memberikan saran dan perbaikan kepada pihak pelanggar. Apabila saran dan perbaikan itu tak diikuti perubahan perilaku pelanggar, Bawaslu dapat memberikan sanksi administrasi.

Namun, jika terjadi dugaan pelanggaran aturan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, Bawaslu akan meneruskan laporan ke pihak kepolisian.

Bawaslu akan meneruskan laporan ini kepada kepolisian sebagai lembaga yang berwenang untuk menegakkan pelanggaran pidana melaksanakan Undang-undang 4 (tahun) 84 dan Undang-undang 6/2018. (kompas.com)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved