Breaking News:

Berita Belu Terkini

Penjabat Sekda Belu Minta Jaga Netralitas ASN Dalam Politik

Penjabat Sekda Belu, Drs. Marsel Mau Meta meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Belu untuk menjaga

POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Penjabat Sekda Belu, Drs. Marsel Mau Meta 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM| ATAMBUA----Penjabat Sekda Belu, Drs. Marsel Mau Meta meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Belu untuk menjaga netralitas ASN dalam politik sesuai amanat UU tentang ASN dan UU Pilkada.

Walaupun ASN mempunyai hak pilih namun tetap menjaga netralitas sebagai ASN karena ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang ASN dalam berpolitik.

Penjabat Sekda Belu, Drs. Marsel Mau Meta mengatakan hal ini ketika ditemui Pos Kupang.Com, Kamis (10/9/2020). Dikatakannya, selaku Penjabat Sekda yang memiliki fungsi sebagai pembinaan ASN, ia meminta para ASN di lingkup Pemkab Belu agar tetap menjaga netralitas ASN sesuai aturan yang berlaku.

"Saya berharap masing-masing tahu bahwa di situasi seperti ini (Pilkada-Red) segala sesuatu bisa dibawa ke ranah itu. Maka kita berharap netralitas ASN itu harus dijaga. Yang lain-lain itu tidak ada", kata Marsel yang juga Kadis PPKAD Kabupaten Belu.

Menurut Marsel, sejauh ini belum ada surat dari Komisi ASN terkait teguran ataupun sanksi bagi ASN di Kabupaten Belu karena sampai saat ini belum ada calon bupati dan wakil bupati sehingga tidak bisa menerapkan pakai UU Pilkada. Namun prosedur pengawasan bagi ASN dalam momen pilkada bisa dilakukan oleh pengawas pemilu.

Prosedurnya lanjut Marsel, Bawaslu melakukan pemeriksaa oknum ASN yang diduga terlibat lalu hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Komisi ASN. Komisi ASN yang akan menentukan bersalah atau tidak bersalah dan bila bersalah akan diikuti dengan sanksi-sanksi.

"Mereka (Bawaslu-Red) melakukan pemeriksaan kemudian hasil pemeriksaan itu disampaikan ke Komisi ASN. Komisi ASN yang menentukan apakah bersalah atau tidak, atau sanksi apa yang dikasih kepada mereka, itu kewenangan Komisi ASN, bukan kewenangan Bawaslu", tegas Marsel.

Sebelumnya, dalam rapat desk pilkada pekan lalu, Wakil Bupati Belu, Drs. J.T Ose Luan menghimbau kepada ASN agar menjaga netralitas ASN dalam politik. Pasalnya, ada UU ASN dan juga UU Pilkada yang mengatur tentang sikap dan tingka laku ASN dalam politik. Ketika UU Pilkada belum bisa diterapkan karena belum adanya penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maka ada juga UU ASN yang mengatur tentang ASN dalam berpolitik. Kondisi demikian menuntut ASN agar lebih waspada dengan menjunjungi tinggi netralitas ASN.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andre Parera menjelaskan, Bawaslu memiliki tugas pengawasan setiap tahapan pilkada dan juga keterlibatan ASN, termasuk pengawasan penerapan protokol Covid-19.

Menurut Andre, khusus pengawasan keterlibatan ASN dalam politik, Bawaslu belum menerapkan dengan menggunakan UU Pilkada karena belum adanya penetapan calon. Tetapi UU ASN dan peraturan lainnya telah mengatur tentang netralitas ASN dalam berpolitik dan hal itu yang menjadi dasar bagi Bawaslu melalukan pengawasan terhadap netralitas ASN.

Terhadap hal ini, Andre mengharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini BKPSDMD untuk bisa mensosialisasikan aturan-aturan yang berkaitan dengan netralitas ASN. Sebab, ada ASN yang sudah memahami dengan baik regulasinya dan ada pula yang belum. Sementara konsep hukum Indonesia adalah ketika aturan yang dibuat sudah diundangkan dan tercatat dalam lembaran negara maka semua warga Indonesia sudah mengetahuinya.

Andre juga sepakat jika pemerintah dan Bawaslu bergandengan tangan mensosialisasikan segala jenis peraturan yang berkaitan dengan Pilkada dan ASN. (jen).

Penjabat Sekda Belu, Drs. Marsel Mau Meta
Penjabat Sekda Belu, Drs. Marsel Mau Meta (POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS)
Penulis: Teni Jenahas
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved