Breaking News:

Salam Pos Kupang

Langgar Protokol Kesehatan

PILKADA 2020 bakal digelar di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota serta 9 daerah di antaranya ada di NTT

Langgar Protokol Kesehatan
Dok
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - PILKADA 2020 bakal digelar di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota serta 9 daerah di antaranya ada di NTT. Pemungutan suara Pilkada serentak itu bakal digelar tanggal 23 September 2020. Oleh karena wabah Covid-19 maka hari pencoblosan dalam Pilkada diundur ke tanggal 9 Desember 2020.

Tentunya penyelenggara pilkada di tengah pandemi Covid-19 menjadi lebih berat dibanding pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Oleh karena itu, penyelenggara baik Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh tahapan, kendati ada konsekwensi tambahan dana penyelenggaraannya.

Media Exposure dan Partisipasi Politik Masyarakat Secara Online

Pengawas Pemilu yakni Banwaslu mesti memastikan proses perlindungan kesehatan dan perlindungan diri petugas dan masyarakat mesti mulai dilakukan saat kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dari rumah ke rumah.

Pengawas benar-benar harus bisa memastikan bahwa petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan juga calon pemilih mesti memakai masker dan mencuci tangan.

Warga Keluhkan Biaya Pemakaman di TPU Liliba, Ketua DPRD Kota Tegaskan Panggil Paguyuban

Begitu juga dengan para petugas TPS mestinya menggunakan APD seperti sarung tangan karet, topi, pelindung wajah (face shield), masker, hand sanitizer hingga vitamin untuk kekebalan tubuh. Dengan demikian masyarakat bisa merasa aman, nyaman tanpa kuatir terjadi penularan virus corona dalam proses Pilkada.

Petugas TPS juga harus memastikan bahwa masyarakat pemilih yang datang adalah orang yang sehat dan terlindungi. Menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, hingga pengecekan suhu tubuh pemilih sebelum masuk ke TPS plus jaga jarak.

Ya, penyelenggara Pilkada mesti bisa menghadirkan keamanan, kenyamanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Namun bila melihat kondisi selama proses deklarasi dan pendaftaran para bakal calon maka kita tentunya sangat kuatir dengan diabainya protokol kesehatan oleh masyarakat atau simpatisan dari pasangan calon.

Selama proses deklarasi dan pendaftaran warga berbondong-bondong ke Kantor KPU dan melakukan pawai sepanjang jalan untuk mengelu-elukan jagonya masing-masing. Lalu pertanyaannya siapa yang melakukan pengawasan terhadap warga yang abai menerapkan protokol kesehatan?

Kita berharap penyelenggara pilkada, para peserta dan warga jangan sampai menganggap enteng penyebaran Covid-19 ini. Sebab, penyakit yang telah mewabah dunia ini sudah merenggut nyawa jutaan warga dunia.

Kita berharap dalam pelaksanaan selanjutnya Bawaslu dan aparat keamanan jangan ragu untuk mengambil tindakan tegas kepada peserta atau warga yang melanggar protokol kesehatan.

Jangan sampai timbuk kluster baru penyebaran Covid-19 ini dari pelaksanaan pilkada 2020. Oleh karena itu semua pihak baik itu penyelenggara, peserta dan warga harus waspada dan menjaga diri dan orang lain agar tidak terinfeksi virus yang belum ada obatnya ini. (*)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved