Cegah Politisasi Agama, Paslon Jalani Pemeriksaan Kesehatan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Politisasi agama berpotensi terjadi dalam sembilan Pilkada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tokoh agama mengharapkan, pengurus partai politik, pasangan calon kepala daerah beserta tim sukses mencegah hal ini terjadi. Kontestasi Pilkada harus berbasis etika.

Harapan ini disampaikan Uskup Agung Kupang Mgr Petrus Turang, Pr melalui Vikjen Keuskupan Agung Kupang RD Gerardus Duka, Pr. "Jangan memecah belah persatuan dan kerukunan umat beragama. Segala politisasi agama, segera dihentikan sudah," tegas Romo Dus Duka di Kupang, Senin (7/9/2020).

"Jangan jadikan agama sebagai jembatan atau medium untuk menggolkan tujuan dari politik yang bersifat sesaat. Masyarakat yang sudah susah saat ini oleh persoalan wabah pandemi Covid-19 harus tetap dijaga dengan segala etiket politik yang tepat dan baik sehingga semua proses dapat menumbuhkan kedamaian, keadilan serta dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas," tambah Romo Dus Duka.

• Inggris vs Denmark: Rombak Formasi

Ia mengingatkan parpol dan paslon yang bertanding harus mengutamakan demokrasi berbasis etika.

"Bahwa ini adalah wujud dari salah satu demokrasi yang merupakan bagian integral dari kehidupan kita sebagai manusia memperjuangkan kesehatan sosial bagi masyarakat, maka segala aktivitas politik tetap menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama serta masyarakat yang berada di Provinsi NTT, khususnya di wilayah para kandidat melakukan aktivitas politik atau kegiatan demokrasi," ujarnya.

Rom Dus Duka juga mengingatkan pengurus parpol, paslon dan tim sukses mematahui protokol kesehatan.

"Kita membutuhkan etiket baik untuk bagaimana menangani persoalan pandemi Covid-19 ini, termasuk etiket-etiket baik di dalam politik sehingga kesehatan masyarakat dan kita semua terjaga," ujarnya.

• Kupang Jack Provider Transportasi Online

Ia berharap Pilkada sembilan kabupaten berjalan aman dan damai serta mendorong masyarakat atau individu-individu untuk tetap saling menghargai dengan berbasis kearifan lokal.

Hal senada disampaikan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTT I Wayan Darmawa. Menurutnya, PHDI melakukan konsolidasi untuk mendukung jajaran kepolisian dan penyelenggara agar selalu menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam Pilkada. "PHDI memberikan dukungan agar Pilkada berjalan lancar," ujarnya ketika dihubungi, Senin (7/9).

PHDI mengimbau masyarakat dan penyelenggara Pilkada agar mencegah dan mengantisipasi kemungkinan penyebaran Covid-19 karena ketidakdisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan.

Wayan berharap penyelenggara Pilkada netral dan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh calon. Sedangkan masyarakat menerima setiap calon yang melakukan kampanye.

Periksa Kesehatan

Ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu mengatakan, sebanyak 27 bakal paslon kepala daerah telah mendaftar di KPU. "Semua bakal pasangan calon yang mendaftar telah diterima setelah dilakukan verifikasi oleh KPU kabupaten," ujar Thomas ketika dikonfirmasi, Minggu (6/8) malam.

Ia menyebut ada empat Pilkada hanya diikuti dua paslon, yaitu Pilkada Belu, Pilkada Malaka, Pilkada Manggarai dan Pilkada Sumba Timur. Pilkada Sabu Raijua dan Pilkada TTU masing-masing ada tiga paslon.

Pilkada Manggarai Barat dan Pilkada Sumba Barat masing-masing empat paslon. Sedangkan Pilkada Ngada dengan lima paslon.