Breaking News:

Opini Pos Kupang

Dari "Merdeka Belajar" menuju "Belajar Merdeka"

Mendikbud RI, Nadiem Makarim, dalam pidatonya saat upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional 2019 di Jakarta tentang kemerdekaan belajar

Dari
Dok
Logo Pos Kupang

Oleh: Kris Ibu, Guru di Seminari Hokeng, Flotim

POS-KUPANG.COM - Mendikbud RI, Nadiem Makarim, dalam pidatonya saat upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional tahun 2019 di Jakarta menegaskan bahwa ia akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Ia menegaskan: "Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda.

Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia" (Media Indonesia, 23/11/19). Basis argumentasi Mendikbud yakni selama ini guru dibebani oleh berbagai macam beban administrasi (entah itu penyusunan Silabus dan RPP, dan masih banyak lagi).

Wika Salim: Rajin Olahraga

Guru menjadi seperti robot yang kaku karena mesti mengikuti rancangan pembelajaran. Konsekuensinya, guru sulit berkembang dalam pengajaran dan menjadi tidak kreatif. Inovasi pembelajaran pun menjadi mandek.

Untuk mengatasi masalah ini, Mendikbud berkomitmen untuk memerdekakan dunia pendidikan dari belenggu dan jajahan administrasi yang membebani guru. Dengan demikian, guru bebas dan menjadi kreatif dalam menjalankan proses belajar-mengajar di ruang kelas.

Airlangga Hartarto, Perang Melawan Resesi: Merasa Yakin Awal 2021 Ada Recovery Ekonomi

Pidato yang amat berbeda, singkat dan padat itu menegaskan sebuah nilai yang mesti diperjuangkan oleh para guru yakni nilai kemerdekaan dalam belajar. Selain guru bisa bernapas lega dari beban administrasi, implementasi dari kemerdekaan belajar adalah guru dituntut untuk menciptakan suasana gembira dan bahagia bagi siswa saat mengikuti proses pembelajaran di kelas.

Untuk itu, Mendikbud juga mengimbau agar guru sebagai subyek penggerak dunia pendidikan mesti membuat perubahan kecil dalam pendidikan. Ia menegaskan: "Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini akan bergerak."

Konkretisasi dari pidato Mendikbud adalah dikeluarkannya program Merdeka Belajar. Adapun program ini ditopang oleh empat kebijakan penting, yakni Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pertama, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan sekolah bersangkutan. Ujian untuk kompetensi siswa dapat dilakukan lewat tes tertulis dan/atau bentuk lain yang lebih komprehensif, seperti penugasan, dan sebagainya. Anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah.

Kedua, UN terakhir terjadi pada tahun 2020. Selanjutnya UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter yang terdiri dari literasi (kemampuan bernalar menggunakan Bahasa), numerasi (kemampuan bernalar menggunakan Matematika), dan penguatan pendidikan karakter (misalnya gotong royong, kebhinekaan, dan lain-lain). Patut diingat, hasil dari AKM dan Survei Karakter tidak bisa digunakan untuk seleksi ke jenjang yang lebih tinggi. Penilaian ini mengacu pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved