Dua Desa Alami Kekeringan, Pemkab Mabar Naikkan Status Darurat Bencana, Simak INFO

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Assale Viana

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Dominikus Hawan mengatakan, pemerintah akan segera meningkatkan status darurat bencana kekeringan, Rabu (2/9/2020).

Hal tersebut disampaikannya karena 2 desa di Kabupaten itu melaporkan mengalami kekeringan.

Sehingga, lanjut dia, untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Mabar akan menaikkan status darurat bencana.

"Kita akan naikkan status darurat bencana supaya dengan itu kita bisa mudah aksesnya mendapatkan tanggap darurat. Tanggap darurat terutama ketahanan pangan dan kebutuhan air bersih. Jadi itu yang kita dorong sekarang," katanya saat ditemui awak media.

Dikatakannya, Surat Keputusan (SK) penetapan darurat bencana telah berada di meja kerja Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula untuk ditandatangani.

"Jadi sudah di meja bupati SK penetapan darurat bencana. Semuanya untuk bisa intervensi dua hal ini yaitu ketahanan pangan yang mendesak dan kebutuhan air bersih," katanya.

Lebih lanjut, untuk solusi jangka pendek yang tengah dilakukan pihaknya adalah melakukan pengkajian secara cermat terkait dampak kekeringan yang terjadi.

"Selain itu yang berikut akan kita lakukan yaitu seberapa besar dampak kekeringan tersebut bagi masyarakat dan cakupan masyarakat terdampak itu ada di mana saja," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 2 desa di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) melaporkan mengalami kekeringan, Senin (24/8/2020).

Dua desa tersebut yakni Desa Pota Wangka di Kecamatan Boleng dan Desa Liang Ndara di Kecamatan Mbeliling.

"Selain itu, mereka melaporkan terjadi gagal panen," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mabar, Dominikus Hawan saat dihubungi pada Senin siang.

Untuk Desa Pota Wangka, dilaporkan mengalami gagal panen pada lahan pertanian seluas 42 hektar.

"Untuk Desa Pota Wangka, dari 57 hektar lahan pertanian, yang gagal panen ada 42 hektar, jadi kita persentasikan sekitar 75 persen gagal panen," katanya.

Sementara itu, untuk Desa Liang Ndara, pemerintah desa setempat melaporkan gagal panen, namun pihaknya belum mendapatkan data berapa jumlah luas lahan yang gagal panen.

Sehingga, pihaknya telah mengutus anggotanya untuk turun ke kedua desa tersebut untuk melakukan pengecekan.

"Itu data dari masyarakat, kami akan kroscek ke lapangan berapa warga yang terdampak sehingga dapat merumuskan kebijakan, serta penanganan tanggap darurat. Saat ini di kantor ada sekitar 1 ton beras yang ada," ungkapnya.

Diakuinya, bencana kekeringan yang berdampak pada gagal panen setiap tahun selalu menghinggapi daerah tersebut.

Sehingga, dari data yang akan dikumpulkan, akan dilakukan rapat bersama instansi terkait untuk mengambil kebijakan.

"Kami akan gelar data-data itu di depan dinas terkait, barulah kita dorong ke darurat bencana lalu ada SK Bupati maka sudah pasti kita bisa akses untuk mendapatkan anggarannya," tegasnya.

Walaupun mengalami kendala anggaran karena telah dirasionalisasi demi pencegahan dan penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) tingkat kabupaten, lanjut dia, pihaknya akan tetap turun ke desa-desa.

"Kami sedang usaha untuk mencari tahu dampak kekeringan, apakah kami telpon atau turun ke lokasi. Walaupun biaya operasional jadi kendala, tapi tetap kami upayakan untuk ketemu," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Liang Ndara, Karolus Vitalis Ikun membenarkan telah melaporkan bencana kekeringan yang dialami warga desa

Menurutnya, terdapat puluhan hektar lahan pertanian lahan basah yang mengalami kekeringan.

"Karena curah hujan tahun ini sedikit, sehingga sawah tadah hujan mengalami kekeringan," katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki, kata dia, terdapat sebanyak 115 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak kekeringan.

"Harapan petani dan kami adalah cekdam manual yang kami miliki bisa didorong untuk adanya saluran irigasi atau perpipaan. Kemudian di masa seperti ini kalau masih ada beras bisa membantu untuk menyumbangkan kepada masyarakat," katanya.

Pihaknya pun berharap adanya bantuan pemerintah untuk memberikan bibit tanaman lokal seperti bibit sayur dan buah-buahan agar dapat ditanam masyarakat.

Hal ini pun dirasa bisa menanggulangi kekeringan yang ada dengan pertanian lahan kering atau holtikultura. (ii)

Caption Foto

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mabar, Dominikus Hawan

• Di Kota Kupang, Perlancar Belajar Online, Guru dan Siswa Diberikan Kartu Perdana 10Gb Gratis

• LAGA Uji Coba Persib Bandung vs Tira Persikabo, Uji Tanding Nostalgia Erwin Ramdani, SIMAK INFO

Area lampiran