Pemprov NTT Optimis Selesaikan Pengerjaan 906 Km Jalan Provinsi pada 2021

 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi NTT optimis dapat menyelesaikan pengerjaan jalan provinsi sepanjang 906 km pada akhir 2021. 

Saat memberi keterangan pers kepada wartawan di Media Center Kantor Gubernur NTT pada Selasa (1/9) siang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Maksi Nenabu membeberkan keyakinannya menyelesaikan pekerjaan sesuai janji Gubernur Viktor Bungtilu laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi. 

Maksi Nenabu mengatakan, dari total 2.650 km panjang jalan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi tahun 2017, sepanjang 906 km saat ini dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat. Karena itu, pemerintah mengintervensi untuk melakukan pengerjaan jalan tersebut agar kondisinya menjadi lebih baik. 

Dinas PUPR, jelas Maksi Nenabu, telah memiliki konsep dan desain roadmap pekerjaan jalan provinsi dengan target penyelesaian pada akhir 2021. 

"Target kami 2021 selesai, sesuai roadmap jalan yang kami buat, total target 906 km jalan dalam kondisi tidak mantap atau secara teknis rusak ringan dan rusak berat," kata Maksi. 

Pihak PUPR, jelas Maksi, menargetkan pekerjaan jalan sepanjang 450 km untuk setiap tahunnya. 

Namun demikian, untuk realisasi pekerjaan jalan pada 2020, sesuai perkembangan terkini dapat diselesaikan sepanjang 372,4 km dari target 450 km. Hal ini dijelaskannya karena kendala mobilisasi alat dan orang sejak bulan Maret 2020 karena adanya pembatasan akibat Pandemi Covid-19. 

"Saat ini Dinas telah menginstruksikan percepatan sehingga akhir tahun 2020 semua paket pekerjaan harus selesai," katanya. 

Maksi membeberkan skenario untuk menyelesaikan 906 km jalan provinsi tidak diselesaikan sekaligus dengan aspal atau HRS. Ia menyebut, jika total 906 km diselesaikan dengan aspal maka dibutuhkan anggaran hingga Rp 4 triliun lebih. 

Dengan struktur keuangan yang terbatas maka Dinas teknis akan menuntaskan pekerjaan jalan tersebut konstruksi, yakni aspal, perkerasan dan perkerasan plus dengan modifikasi struktur. Namun demikian, ia berjanji setelah tahap tersebut dilaksanakan, kedepan atau mulai tahun ketiga akan ditingkatkan kualitas jalan dengan aspal. 

• Satgas Yonarmed 3/105 Tarik Berbagi Kasih dengan Warga Desa Alas Selatan

"Tetapi konstruksi tersebut sesuai dengan sertifikasi dari Bina marga," terangnya. 

Alokasi Anggaran dari DAU, DAK dan Pinjaman Daerah

Terkait anggaran, Maksi menyebut, sesuai DPA, Dinas PUPR dialokasikan total pagu Rp 847 miliar terhadap seluruh kegiatan di 6 bidang teknis dan 1 sekretariat. Namun dari total anggaran itu, sebesar Rp 815 miliar dialokasikan untuk belanja langsung. 

Maksi menjelaskan, anggaran pekerjaan jalan tersebut tidak hanya bersumber dari DPA. Ada pinjaman daerah seperti Bank NTT dan PT SMI serta alokasi DAK dari Kementerian PUPR.