Politik Pasca-Kebenaran

Oleh: Peter Tan, Pemerhati Masalah-Masalah Politik

POS-KUPANG.COM - Pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 daerah sudah pasti tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Psikologi publik kembali digiring pada benturan antara harapan akan segera terbitnya cakrawala Politik baru dan pesimisme terhadapnya sebagai resultante kebohongan-kebohongan propaganda Politik.

Filsuf politik Hannah Arendt pernah memberi keterangan teoretis tentang kebohongan dan politik dalam bukunya, Lying in Politics (1967). Menurutnya, "politik dan kebenaran tidak dapat bercampur". Keduanya memiliki kimia berbeda, yang tak mungkin bersatu, malah saling amputasi.

Ada jenis kebohongan yang merupakan bentuk penipuan minimal, semacam robekan kecil dalam jalinan realitas. Tapi ada jenis kebohongan yang begitu besar sehingga membutuhkan semacam penataan ulang yang lengkap dari keseluruhan tekstur faktual. Kebohongan jenis ini lebih dekat dengan apa yang belakangan ini kita sebut dengan istilah post-truth, pasca-kebenaran.

• Waspadai Dampak Kekeringan

Sejak 2016 ketika kata "post-truth" dipilih sebagai Oxford Dictionarys' Word of the Year, dan sejak referendum Brexit serta liputan media mengenai pilpres Amerika Serikat, dunia mengucapkan selamat datang di era post-truth.

Kita segera sadar, kita tengah menjejaki sebuah fase baru pergulatan intelektual dan politik, di mana dasar-dasar ortodoksi demokrasi dan institusi sedang digoncang gelombang deras populisme yang buruk.

Di fase ini, rasionalitas dihimpit emosi dan kebebasan diarahkan pada penyimpangan menuju otokrasi. Di fase ini, praktek politik dipahami sebagai zero-sum game, pertengkaran sentimen-sentimen daripada pertarungan ide dan diskursus bermakna. Di fase ini, otoritas sains dan para ahli tidak dapat dipercaya, dan kadang-kadang dianggap menjijikkan.

• DPRD Belu Gelar Rapat Komisi Bahas Program Kerja Pemerintah

Lugasnya, kita tengah hidup di sebuah era di mana kebohongan sedang menggoyangkan demokrasi, ilmu pengetahuan diludahi, kebenaran dicemarkan, dan teknologi-teknologi tersembunyi dipakai untuk mengeksploitasi data dan media sosial, memanipulasi, mempolarisasi dan menyerobot opini-opini publik.

Segalanya terjadi pada suatu tempat dan waktu di mana kepercayaan publik menguap, teori konspirasi membiak, otentisitas media tidak jelas, dan emosi lebih unggul daripada fakta dan nalar.

Pasca-kebenaran pada dasarnya adalah an emotional phenomenon. Kalau di ujung abad ke-19 Nietzsche memaklumkan: "Bukan fakta yang berlaku tapi interpretasi", di era pasca-kebenaran: "Bukan fakta yang berlaku tapi sentimen-sentimen."

Pasca-kebenaran terkait dengan "sikap kita terhadap kebenaran" dan bukan "kebenaran itu sendiri". Orang tak perlu lagi berpikir karena berpikir identik dengan mencari kebenaran. Postulatnya sederhana: Jangan berpikir, tapi ikuti saja gelombang emosi Anda!

Politik Pasca-Kebenaran

Kebohongan telah menjadi bagian integral politik sejak manusia hidup dalam kelompok-kelompok suku. Para antropolog menemukan pentingnya penipuan dalam masyarakat primitif sebagai taktik mengamankan kelompok ketika berurusan dengan suku-suku lain.

Plato berbicara tentang "noble lie" (kebohongan mulia). Dalam bab XVIII The Prince, Machiavelli menasehati para penguasa menjadi "orang yang mahir berpura-pura dan gemar bersembunyi". Hari ini, tak ada politik tanpa dusta.

Tahun 1942, dalam esai Looking Back on Spanish War, Orwell menulis kesuksesan propaganda fasis yang menyedihkan: "Kebohongan telah mengisi propaganda politik, sedangkan kebenaran diinjak-injak." Orwell merumuskan politik pasca-kebenaran sebagai suatu budaya politik di mana opini publik dan narasi media terputus dari kebijakan publik yang rasional (D'Ancona, 2017: 54).