Ketua KPK Puji NTT Sukses Cegah Kasus Korupsi, Firli Bahuri: NTT Capai Nilai Tertinggi, HEBAT!

POS KUPANG, COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengapresiasi lima provinsi di Indonesia yang berhasil menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Sranas PK).

Lima provinsi dimaksud, yaitu Bali, Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Firli Bahuri, keberhasilan tersebut tak lepas dari andil kementerian terkait yang memberi pendampingan Stranas PK kepada pemerintah daerah.

"Kami laporkan kepada Bapak Presiden kerja keras para menteri pengarah aksi nasional pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi, strategi nasional pencegahan korupsi ada lima provinsi yang mencapai nilai tertinggi," ujar Firli Bahuri dalam acara Aksi Nasional
Pencegahan Korupsi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8).

Ia menyebut Bali mendapatkan nilai tertinggi dengan angka 75 persen. Kemudian Jawa Barat 71,88 persen; disusul Kepulauan Riau 71,88 persen; selanjutnya DKI Jakarta 66,67 persen; dan terakhir NTT 62,50 persen.

Firli juga menjelaskan ada lima kementerian serta lembaga yang mendapatkan nilai terbaik dalam program Stranas PK. Lima kementerian atau lembaga itu yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian PUPR, dan Kemenko Polhukam.

"BPJS Kesehatan dengan angka 93,74. Kedua BIG 83,95. Ketiga, Kementerian Desa PDTT 77,79. Keempat, Kementerian PUPR 73,44. Terakhir, Kemenkopolhukam 70,85," papar Firli.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan melakukan pencegahan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran.

Momentum krisisi kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini merupakan momentum melakukan pembenahan secara menyeluruh.

"Upaya pencegahan korupsi harus kita lakukan secara besar-besaran, untuk mencegah terjadinya korupsi dengan tetap tentu saja melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu," kata Presiden dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, (26/8).

"Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid ini merupakan momentum tepat untuk berbenah secara komprehensif. Kita harus bangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien. Di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi," kata Presiden.

Bukan hanya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, efisien, namun juga tata kelola yang akuntabel dan bebas dari korupsi.

Ia menyadari, membangun tata kelola pemerintah yang cepat namun akuntabel bukanlah perkara mudah. Namun, bukan berati tidak bisa dilakukan.

"Dua hal tersebut sama pentingnya dan tidak bisa dipertukarkan, langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas," katanya.

"Ini tidak mudah, memang tidak mudah, tetapi ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan, kita harus rumuskan dan lakukan langkah-langkah konkrit, konsisten dari waktu ke waktu," pungkasnya.