Warga Besipae: Hati Kami Sakit, Pemprov Bantah Bertindak Represif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TTS adalah salah satu kabupaten termiskin secara ekonomi di daratan Timor. Oleh karena itu, Pemprov NTT berupaya menekan angka kemiskinan dengan memanfaatkan aset yang ada, salah satunya lahan di Besipae.

"Pemprov NTT punya komitmen yang kuat untuk menekan angka kemiskinan. Untuk itu pemerintah mencoba mengubah, termasuk memanfatkan seluruh aset yang ada, dikelola untuk dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Marius.

Marius menyebut Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi adalah orangtua dari 5 juta lebih penduduk NTT. Sebagai orangtua tidak pernah berpikir untuk sengsarakan anaknya.

Ia mengatakan, Pemprov NTT berusaha memanfaatkan lahan Besipae seluas 3.780 hektar. "Salah satu kawasan yang bisa mendongkrak ekonomi di TTS adalah Besipae. Kita akan melihat hasilnya nanti, ketika pemerintah mengelola kawasan itu dengan baik," kata Marius.

Kepala Badan Pemdapatan dan Aset Daerah NTT Dr Zet Sony Libing membantah kalau peristiwa Besipae yang sempat menjadi viral merupakan tindakan kekerasan dan intimidasi pemerintah terhadap warga.

"Pemerintah sama sekali tidak pernah menggunakan pendekatan represif atau kekerasan terhadap sengketa lahan di Besipae selama ini. Justru kami menggunakan pendekatan yang humanis terhadap sejumlah KK yang menolak untuk dipidahkan dari lokasi," tandas Sony.

Ia menjelaskan, prinsip pengelolaan aset pemprov adalah bagaimana aset itu dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk dijadikan aset semata.

"Lahan Besipae adalah aset yamg tertidur panjang selama ini. Saat ini, kita manfaatkan untuk dikelola secara baik demi kesejahteraan masyarakat," ujar Sony.

Sebelumnya diberitakan, anak-anak dan perempuan dewasa menangis histeris tatkala oknum anggota Brimob melesatkan tembakan ke tanah di lokasi kawasan hutan Pubabu-Besipae, Selasa (18/8).

Tembakan peringatan itu bertujuan warga Pubabu Besipae mengosongkan lahan tempat tinggalnya atas perintah Pemprov NTT. Kekerasan yang dialami masyarakat adat ini terjadi sehari setelah baju adat mereka dikenakan Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI, Senin (17/8).

Pada Selasa siang, aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP mendatangi warga Besipae. Bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan hutan adat mereka dirubuhkan. Perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat intimidasi, baik verbal dan fisik oleh aparat.

Salah satu tokoh masyarakat Besipae, Nikodemus Manao, menyebut banyak anak-anak dan perempuan merasa trauma, apalagi setelah tiga tembakan peringatan aparat meletus.

"Banyak yang trauma, khususnya anak-anak dan ibu-ibu karena dihadapkan dengan aparat Brimob dan tentara yang datang dengan senjata laras panjang," tutur Nikodemus, Rabu (19/8).

"Apalagi ketika mereka datang belum ada persiapan relokasi, masyarakat punya rumah itu digusur sehingga masyarakat sementara hidup di bawah pohon," ujarnya kemudian.

Nikodemus mengaku bahwa rumahnya dirubuhkan pada Kamis (13/8) silam ketika dirinya berada di Kupang. Barang berharga di rumahnya kini tak ada rimbanya.
"Ketika saya lihat rumah saya digusur, saya merasa sedih dan saya pikir ini risiko perjuangan sudah seperti ini," ujarnya pelan.