Breaking News:

Berita Belu Terkini

Pemkab Belu Bersama Kementerian Hukum dan HAM NTT Gelar Rakor Harmonisasi

Pemerintah Kabupaten Belu bersama Kementerian Hukum dan HAM NTT menggelar rapat koordinasi (rakor) Harmonisasi Perancangan Perda yang b

POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
RAKOR---Pemkab Belu bersama Kementerian Hukum dan HAM RI gelar rakor Harmonisasi Perancangan Perda, di Aula Lantai I Kantor Bupati Belu, Kamis (13/8/2020). 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| ATAMBUA----Pemerintah Kabupaten Belu bersama Kementerian Hukum dan HAM NTT menggelar rapat koordinasi (rakor) Harmonisasi Perancangan Perda yang berlangsung di ruang rapat Sekda Belu, Kamis (13/8/2020).

Rakor dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Maria Goreti Kiik, SH. Dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz Muhlizi,
Kepala Bidang Hukum, Mustafa Beleng. Dari DPRD Belu dihadiri anggota Badan Legislasi.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Maria Goreti Kiik dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT yang telah menyediakan waktu untuk harmonisasi perancangan peraturan daerah. Kegiatan tersebut dinilai penting karena membahas peraturan daerah agar tidak terjadi disharmonisasi dalam penyusunan perda.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM NTT, Arfan Faiz Muhlizi dalam pemaparan materinya menjelaskan,
Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda berdasarkan uu nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan UU nomor 12 tahun 2011.

Pengharmonisasian rancangan Perda adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem nasional.

Hal yang diperhatikan dalam harmonisasi rancangan perda adalah naskah akademik, urgensi, analisis dan evaluasi. Penyusunan naskah akademik (NA) bertujuan mengetahui kebutuhan ranperda yang dibentuk. Menghindari tidak terbentuknya perda yang didelegasikan secara tegas maupun tidak tegas.
Mengindentifikasi perda-perda yang perlu direvisi, diganti maupun dicabut.

Kemudian urgensi. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan naskah akademik yakni, filosofi, sosiologis dan yuridis, kajian teoritis dan empiris, dampak dari pengaturan yang akan dibuat.

Menurut Arfan, perda perlu dievaluasi untuk mengetahui kondisi perda yang telah dibuat. Hal ini sejalan dengan misi presiden Jokowi agar regulasi yang dibuat tidak kaku, ruwet, rumit dan biaya tinggi.

Lebih lanjut, Arfan mengemukan, kondisi regulasi saat ini yakni hiperregulasi, disharmoni, multi interprestasi, tidak efektif, biaya tinggi dan kurang berjiwa Pancasila. Kondisi regulasi ideal yakni, simplifikasi, harmonis, jelas, lugas, efektif, efisien dan berjiwa Pancasila.

Dalam pidato kenegaraan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, 16 Agustus 2019 terkait pembangunan hukum, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal, pertama, melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi. Kedua, regulasi tidak boleh kaku, ruwet dan rumit yang menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha (ease of doing business). Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diseleraskan, disederhanakan dan dipangkas.

Keempat, regulasi tidak boleh menghambat inovasi, tanggap terhadap tantangan baru dan perkembangan teknologi. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Kelima, regulasi harus mempermudahkan rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju. (jen).

POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS

RAKOR---Pemkab Belu bersama Kementerian Hukum dan HAM RI gelar rakor Harmonisasi Perancangan Perda, di Aula Lantai I Kantor Bupati Belu, Kamis (13/8/2020).
POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS RAKOR---Pemkab Belu bersama Kementerian Hukum dan HAM RI gelar rakor Harmonisasi Perancangan Perda, di Aula Lantai I Kantor Bupati Belu, Kamis (13/8/2020). (POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS)
Penulis: Teni Jenahas
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved