Ihwal Kemerdekaan

Oleh: Kris Ibu, Tinggal di SeminariHokeng

POS-KUPANG.COM - Negara kita akan merayakan HUT Kemerdekaan yang ke-75. Perayaan kemerdekaan tahun ini akan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kita masih dilanda pandemi Covid-19. Tentu, segala persiapan untuk menyongsong kemerdekaan mesti memenuhi protokol kesehatan.

Meski demikian, satu hal yang pasti, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat bantuan-Nya, kita dapat memperoleh kemerdekaan lewat perjuangan founding fathers yang melawan dan membumi hanguskan penjajahan di atas negeri ini. Ini merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri bersama.

• Tentang Program Kartu Prakerja

Bukti nyata dari ucapan syukur ini, kita bisa temukan di setiap daerah mulai dari tingkat provinsi sampai desa sedang menyiapkan diri untuk meriahrayakan perayaan kemerdekaan negeri kita: entah latihan upacara bendera, rancangan perlombaan yang memenuhi protokol kesehatan, maupun aneka kegiatan kreatif lainnya yang berterima di tengah pandemi Covid-19.

Namun, pertanyaan yang masih kita geluti hingga hari ini adalah, apakah negeri kita, yang digaungkan Koes Plus berlimpah susu dan madu ini, sudah merdeka secara utuh dan penuh?

Kita bisa melihat di layar televisi hari ini bahwa meski kita tengah berada dalam pusaran Covid-19, para elite politik mulai menyiapkan trik 5 tahunan untuk bertarung dalam pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun ini, para pejabat di tingkatan provinsi dan kabupaten tertangkap basah menghidupkan praktik korupsi, suburnya politisasi agama dan agamaisasi politik, dan masih banyak kasus lagi.

• Peduli Pengembangan Kelor, PLN bantu Kelompok Tani Kelor Desa Oematnunu

Sampai titik ini kita mesti curiga, elite politik kita mulai mengabaikan rakyat dan mulai memikirkan strategi untuk "mengenyangkan perutnya sendiri".

Adagium paling populer dari Lord Acton: "power tends to corrupt-kekuasaan cenderung korup" mesti menjadi pegangan setiap manusia Indonesia agar terus mengontrol kekuasaan yang sedang berjalan.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menyoroti apa yang akan terjadi dengan negara Indonesia pada tahun 2045, ketika Indonesia berusia 100 tahun dalam konteks perpolitikan kita?

Demokrasi Maksimalis: Terkuburnya Esensi Politik

Salah satu konsep yang masih relevan untuk konteks diskursus politik hingga kini adalah demokrasi maksimalis menurut RobertusRobet. Sosiolog Indonesia, Robertus Robet, dalam sebuah sesi wawancara dengan Majalah Hidup tahun 2007 pernah menegaskan bahwa negeri kita pasca otoritarianisme menggunakan konsepsi demokrasi maksimalis.

Konsekuensi lanjutnya adalah munculnya politisasi agama dan agamaisasi politik, peraturan daerah yang mengancam kebebasan dan hak asasi manusia. Padahal, politik adalah `ibu' dari demokrasi.

Demokrasi yang telah mengalahkan dan mengubur politik ini mengakibatkan para elite kita hanya memahami politik secara prosedural yakni sebatas jabatan publik seperti legislatif, presiden, kabinet, dan partai-partai.

Akibatnya, makna sejati dari politik yakni untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama dikubur dalam dalam dan diabaikan oleh elite politik kita.

Selain itu, lanjut Robet, politik hanya didominasi transaksi pasar (oligarki menguasai sistem politik). Ujungnya adalah perselingkuhan yang jamak terjadi antara oligarki dan pemerintahan. Padahal, politik adalah sebuah ranah untuk membicarakan hal baik bagi rakyat.

Meski demikian, Robet tak mau mengatakan bahwa demokrasi mesti dikesampingkan. Demokrasi itu penting, tetapi pada dasarnya hanyalah sarana atau fasilitas bagi kebebasan setiap orang. "Demokrasi adalah arena kosong yang memberi peluang bagi setiap orang terlibat, termasuk orang yang menolak demokrasi," tandasnya.

Sampai titi kini sebuah pertanyaan penggugah adalah, apa yang mesti kita buat? Robet menganjurkan sebuah cara pandang republikanisme yang menempatkan posisi negara sebagai bentuk ekspresi kepentingan rakyat.

Ada hubungan timbal balik di sini: negara membuka diri bagi kepentingan rakyat dan rakyat berperan aktif untuk terlibat di dalamnya. Rakyat mesti mengambil bagian dalam pembenahan lembaga politik yang masih kotor. Partai-partai politik yang hanya menjadi oposisi saat menjelang pemilu akbar mesti dibenahi.

Oleh karena itu, rakyat perlu membuat semacam gerakan the new political citizenship di mana rakyat menjadi subyek dan soko guru gerakan. Rakyat mesti mengambil bagian untuk membenahi kelembagaan politik yang cenderung prosedural (suara rakyat saat pemilu diperdagangkan oleh elite politik).

Rakyat mesti mengembalikan kejayaan politik sejati di mana demokrasi menjadi sarana untuk menyejahterakan rakyat dan menciptakan bonum commune.

Mengapa mesti rakyat? Yudi Latif dalam kolom "Analisis Politik"-nya menegaskan bahwa elite politik kita yang sebenarnya menjadi nabi pembaharuan, kini telah dipenuhi dan didandani oleh manipulasi danp enipuan (Kompas, 1/8/19).

Oleh karenanya, rakyat mesti berjuang agar menjadi subyek dalam demokrasi dan mendapat prioritas dalam penentuan setiap kebijakan publik, bukannya dikesampingkan.

Hal ini bisa dijalankan dalam sebuah komunitas kecil yakni keluarga dan komunitas bermasyarakat seperti RT/RW/Kelurahan, dan lain-lain. Dalam keluarga, setiap individu diajarkan untuk terlibat secara aktif dan bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan.

Dalam komunitas bermasyarakat, individu dituntut untuk terlibat dalam menata kehidupan bersama. Misalnya, terlibat secara aktif dalam penyusunan program tahunan RT.

Dengan demikian, penulis yakin, di tahun 2045 (ketika negeri ini merayakan 100 tahun kemerdekaannya) masyarakat bisa mengecap dan merasakan manisnya kesejahteraan dan kebaikan bersama. Inilah esensi politik sejati yang mesti kita perjuangkan demi tercapainya kemerdekaan yang sejati. Salam sehat. *