Soal Gaji 13 dan 14: Pejabat Eselon II Sumba Bara Hormati Keputusan Pemerintah Pusat

Beberapa pejabat Eselon II lingkup pemerintahan Kabupaten Sumba Barat mengaku menghormati keputusan Pemerintah Pusat

Penulis: Petrus Piter | Editor: Kanis Jehola
zoom-inlihat foto Soal Gaji 13 dan 14: Pejabat Eselon II Sumba Bara Hormati Keputusan Pemerintah Pusat
POS-KUPANG.COM/Petrus Piter
Sekretaris DPRD Sumba Barat, Ferdy Djowa, S.Sos

POS-KUPANG.COM | WAIKABUBAK - Beberapa pejabat Eselon II lingkup pemerintahan Kabupaten Sumba Barat mengaku menghormati keputusan Pemerintah Pusat yang tidak memberikan gaji ke-13 kepada pejabat eselon I dan II pemerintahan di seluruh indonesia.

Meskipun demikian, mereka menyesalkan keputusan pemerintah pusat itu karenan gaji 13 itu adalah hak seorang ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Mestinya, kalau mau terapkan pada item tunjangan hari raya ((THR) dimana walupun juga hak ASN tetapi dengan pertimbangan kondisi keuangan negara sehubungan membutuhkan dana besar penanganan covid-19 maka sebagai warga bangsa indonesia yang baik mengiayakannya.

Pilkada Manggarai 2020, Golkar Masih Tunggu Perintah DPP

Meski demikian, mengakui menghornati keputusan pemerintah pusat demi negara indonesia yang lebih baik.

Kondisi itu berbeda dengan beberapa pegawai eselon III dan IV yang mengaku senang menerima gaji 13 ditengah pandemi corona ini. Dana itu bisa berbelanja kebutuhan keluarga dan biaya kuliah anak.

Demikian disampaikan Ferdy Djowa, S.Sos (sekretaris DPRD Sumba Barat/eselon II) dan beberapa pejabat eselon II lainnya secara terpisah di Waikabubak, Sumba Barat, Kamis (6/8/2020).

Polres Sumba Timur Layangkan Surat Panggilan Terhadap Ali Oemar Fadaq

Menurut Ferdy, sebagai warga negara yang baik menghormati keputusan pemerintah pusat yang tidak memberikan gaji 13 kepada pejabat eselon I dan II. Walaupun menyesal, ia mengaku, pasrah merelakan demi kepentingan lebih besar bagi negara ini.

Ia juga mengaku, keluhan itu telah ia sampaikan dalam grup asosiasi sekretaris dewan kabupaten dan kota se-indonesia belum lama ini. Kabarnya ketua asosiasi sekretaris dewan kabupaten dan kota se-indonesia akan melakukan audience dengan menteri keuangan RI, Sri Muliyani. Mudah-mudahan rencana pertemuan terwujud sehingga bisa mendapatkan kepastian jawabannya.

Sementara itu beberapa pejabat eselon II lainya mengaku menerima keputusan itu karena negara sedang membutuhkan dana besar untuk menangani wabah virus corona yang sedang melanda dunia sekarang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved