11 Terdakwa Tolak Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Begini Alasannya !

Martin menambahkan, sedangkan 11 orang terdakwa yang displit (dipisah) surat dakwaannya oleh jaksa penuntut umum dalam empat (4) berkas perkara, sepanjang fakta persidangan, tidak terbukti sama sekali menyuruh/mengajak orang lain atau berperan langsung membakar rumah/pondok korban Dominikus Libu.

Apalagi, lanjut Martin, terdakwa Mathias Kopong Raya sebagai Kepala Desa Bukit Seburi I yang dituntut jaksa penunut umum dengan pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara dan kini dinaikan hukumannya oleh majelis hakim dengan putusan/hukuman delapan (8) penjara sama seperti pengkianat Negara dan koruptor uang Negara miliaran rupiah, sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berperan membakar rumah/pondok milik korban Dominikus Libu.

Menurut Martin, Dalam tahapan nota pembelaan/pledoi terhadap surat tuntutan JPU,tim Penasihat hukum para terdakwa khususnya untuk Terdakwa; Mikhael Kewa Ama alias Mikhel, Terdakwa Emanuel Manue Igo alias Eman, Terdakwa Aloysius Jefri Masan alias Jefri, Terdakwa Yohanes Demon alias Demo, Terdakwa Aloysius Hada alias Al dan Terdakwa Mathias Kopong Raya (Kades Bukit Seburi I), harus dibebaskan dari semua tuntutan pidana dalam perkara ini.

Karena lanjut Martin,  tidak terbukti menyuruh melakukan/mengajak orang lain sulut api atau bakar rumah korban Dominikus Libu pada tanggal 27 Oktober 2019, jam 3 sore. Mereka hanya datang nonton saja di TKP. Sedangkan Kades Mathias Kopong Raya datang, rumah korban sudah terbakar.

"Jadi kami tim penasihat hukum para terdakwa sangat menyayangkan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim, karena benar-benar bertolak belakang dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan,” jelas Martin Lau.

Ketua Majelis Hakim Otoriter

Menurut Martin Lau, tim Penasihat hukum 11 terdakwa sangat menyesalkan sikap Ketua majelis hakim, Rightmen MS. Situmorang, S.H, M.H, yang sangat otoriter memimpin persidangan perkara pidana pembakaran rumah itu di PN Larantuka.

Hal ini, kata Martin terbukti sepanjang persidangan ketua majelis hakim selalu bersikap mengarahkan, mengintimidasi, bahkan tidak segan-segan memaksa para saksi dan terdakwa yang dihadirkan di persidangan untuk berbicara mengikuti kemauan Ketua Majelis hakim. Bahkan tidak segan-segan memaksa para terdakwa untuk mengakui perbuatannya. Jika tidak, dianggap para terdakwa berbelit-belit sehingga diancam diganjar dengan hukuman yang berat.

“Kami Tim Penasihat Hukum para terdakwa juga kesal menghadapi sikap Ketua majelis hakim yang terkesan memposisikan diri membela korban, dan mempersalahkan para terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini. Ketua majelis hakim beranggapan surat dakwaan JPU itu sudah 100 persen benar," ujar Martin.

Padahal fakta persidangan, tegas Martin,  tidak sesuai surat dakwaan JPU, karena BAP penyidik Kepolisian Polres Flotim dikopi paste JPU seakan-akan benar semuanya. Padahal setelah diuji dipersidangan, ditemukan banyak cacatnya. Contoh, pada saat para terdakwa di-BAP sebagai tersangka di Polres Flotim, tidak didampingi Penasihat hukum.

Martin menambahkan, padahal wajib hukumnya sesuai perintah Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP, karena ancaman pidana di atas 5 tahun.  Fakta ini terungkap dalam persidangan perkara 11 terdakwa ini. Saat di-BAP di Polres Flotim, para terdakwa jawab lain, penyidik ketik lain.

"Ketika dikoreksi para tersangka sebelum tanda tangan, penyidik memaksa agar para tersangka tanda tangan saja. Ada penyidik janji untuk perbaiki BAP, tetapi nyatanya tidak diperbaiki hingga BAP itu lolos sampai ke persidangan hingga merugikan para terdakwa. Namun, semua cacat dan keteledoran ini terus dibenarkan ketua Majelis hakim dalam persidangan perkara 11 terdakwa ini,” ungkap Martin Lau.

Menurut Martin , cacatnya BAP dan terampasnya hak asasi para terdakwa pada saat di-BAP sebagai tersangka ditingkat penyidikan perkara 11 terdakwa, seharusnya menjadi dasar pijakan Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan pidana yang ringan kepada para terdakwa, bukan sebaliknya justru menghukum para terdakwa dengan hukuman yang berat dengan mengabaikan tuntutan Jaksa penuntut umum yang lebih ringan.

• KUNCI JAWABAN Belajar dari Rumah TVRI Kelas SMA/SMK, Senin 3 Agustus 2020: Ekspedisi Pulau Simeulue

• Penertiban Perda, Pol PP Sikka Amankan Pedagang Lombok Lalu Buat Pernyataan

• Irigasi Tetes Karya Yance Maring Diperluas ke Semua Kecamatan di Kabupaten Sikka

“Oleh karena itu kami tim penasihat hukum bersama 11 orang terdakwa menyatakan sikap menolak putusan Majelis Hakim PN Larantuka tertanggal 28 JULI 2020, dan menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang pada Hari ini SENIN 3 Agustus 2020. Karena pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim PN Larantuka terhadap 11 terdakwa, terbukti benar-benar tidak adil sesuai peran dan perbuatan para terdakwa,” tegas Martin Lau. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon)