Breaking News:

Opini Pos Kupang

Otonomi Daerah dan Kemiskinan

Awal Mei 2020, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden No 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal untuk periodesasi 2020 -2024

Otonomi Daerah dan Kemiskinan
Dok
Logo Pos Kupang

Oleh : Yohanes Jimmy Nami, Dosen Ilmu Politik Fisip Undana

POS-KUPANG.COM - Awal Mei 2020, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden No 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal untuk periodesasi 2020 -2024.

Dalam Perpres tersebut terdapat 63 daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, dari total tersebut diantaranya terdapat 13 Kabupaten yang berada diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak kedua setelah Provinsi Papua yang terdapat sebanyak 22 Kabupaten yang masuk dalam kategori tertinggal.

Secara umum defenisi daerah tertinggal dalam standar nasional adalah daerah yang tingkat kemajuannya belum dapat sejajar dengan daerah lainnya. Tentunya penetapan standar daerah tertinggal berdasarkan indikator penilaian tertentu, seperti yang tertuang dalam Perpres tersebut yaitu, perekonomian rakyat, SDM, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, karakteristik daerah.

Konsep Otonomi Daerah

Salah satu produk reformasi adalah dicetuskannya konsep otonomi daerah. Semangat otonomi daerah tentunnya tidak sekedar representasi kekuasaan yang terdesentralisasi namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana daerah-daerah yang terintegrasi dalam wilayah Republik Indonesia hak-hak kesejahteraan masyarakatnya terakomidir secara adil.

Paket SAKTI Sambangi Keluarga di Malaka Tengah

Untuk itu konsep otonomi daerah lahir sebagai instrumen yang memastikan setiap daerah tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap konsep otonomi daerah, proyeksi pembangunan Indonesia yang adil dan merata diharapkan terjawab dengan hadirnya payung hukum yang memastikan proses menuju kesejahteraan masyarakat di daerah dapat tercapai.

Masa awal reformasi pemerintah menerbitkan dua paket regulasi, UU No 22 tahun 1999 tentang Pemda dan UU No 25 Tahnu 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

TRIBUN WIKKI: Indahnya Pasir Putih di Pantai Nanga Rawa Manggarai Timur

Dalam menjawab persoalan didaerah yang demikian kompleks sesuai dengan perkembangan jaman lalu dilakukan revisi terhadap terhadap terhadap UU No 22 tahun 1999 menjadi UU No 32 tahun 2004 dan UU no 33 tahun 2004 untuk mengatur perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved