Ini Penyampaian Balon Wabup Marianus Untuk Menekan Mahalnya Biaya Politik
Biaya politik yang tinggi ini bisa jadi hadir sebagai pemicu tingginya indeks kerawanan pemilu di Manggarai,
Penulis: Robert Ropo | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
"Narasi-narasi negatif terkait dengan berbagai gesekan di media sosial selama sudah cukup menggambarkan preseden buruk ini. Semoga saja ini tidak menyulut perpecahan di tengah masyarakat pada sebelum, saat dan sesudah tahapan Pilkada berlangsung,"ungkap Dr Marianus.
Ketika ditanya dari mana saja sumber dananya, kata Dr Marianus, sejauh ini, tentu jarang ada pasangan bakal calon yang memiliki dana sebesar Rp 20-30 miliar, tanpa ada campur tangan atau keterlibatan dari pihak lain, donatur dan sumbangan lain.
"Pola pembiayaan politik lokal kita memang masih terhitung konvensional, di mana para bakal calon yang harus siapkan dana. Masyarakat atau pendukung belum cukup diandalkan untuk dibawa pada pola kesukarelawanan (voluntarisme), seperti yang pernah terjadi di beberapa tempat, di mana masyarakat sendiri yang bergotong royong untuk membantu biaya politik untuk pasangan calon,"ungkap Dr Marianus.
Menurutnya, selain karena belum terbangunnya ideologi politik, juga karena kondisi ekonomi masyarakat masyarakat yang kurang mendukung. Pertumbuhan ekonomi kita yang berkisar 5,07% dan pendapat rata-rata sehari masyarakat hanya sebesar Rp 13.000, tentu tidak bisa diandalkan untuk membangun pola kesukarelawanan ini.
Sumber dana yang paling banyak digalang biasanya dari pengusaha lokal dan nasional serta partai politik. Namun pertimbangan pemberian dana didasarkan pada perjanjian kontraktual atau deal, yang tidak resmi dan bahkan resmi, tergantung kesepakatan para pihak.
Para pihak penyumbang dan partai politik pengusung, biasanya memberi sumbangan berdasarkan pada pertimbangan tingkat keterkenalan (popularitas) dan keterpilihan (elektabilitas). Bila tidak, orang enggan memberi memberi sumbangan.
Ketika ditanya, selama proses ini sudah berapa banyak biaya yg dikeluarkan, jawab Dr Marianus sambil tertawa, cukup banyak. Sulit sekali menakar secara persis pengeluaran, sebab semua itu tidak tertulis.
"cukup banyaklah. Terutama untuk sosialisasi tatap muka dengan konstituen, mengadakan Alat Peraga Kampanye (APK), brosur, leaflet dan lain sebagainya,"ungkap Dr Marianus.
Dr Marianus juga memberikan tanggapanya terkait biaya Pilkada yang disebut KPK itu. Menurutnya tidak meleset dari kajian KPK, persis seperti itu.
"Angka tersebut 20 sampai 30 M tidak wajar, dalam arti terlalu besar kalau ditilik dari sisi politik demokrasi yang lazim. Namun angka wajar tersebut sangat wajar, ketika pola, pendekatan dan praktik politik demokrasi lokal masih seperti sekarang ini,"ungkap Dr Marianus.
Menurutnya, menjadi sangat mahal karena lebih menggandalkan kekuatan uang, daripada kekuatan ideologi politik. "Nah, jika ada banyak dugaan dan temuan tindakan penyelewengan (korupsi) selama menjabat sebagai kepala daerah, tentu tidak mengherankan. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis dari pola dalam meraih kekuasaan tadi,"kata Dr Marianus.
Menurut Dr Marianus juga, cukup banyak kepala daerah berupaya dengan segala cara untuk mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan sebelumnya, dengan cara apapun. Jadi mahalnya biaya politik, justru akan dibayar mahal pada saat menjabat.
• Terkait Beban Biaya Pilkada, Heribertus Ngabut Sebut Perlu Dikembangkan Politik Gotong Royong
• Update Corona Manggarai : 5.317 Orang Pelaku Perjalanan
• Kunjungi Rumah Duka PDP yang Meninggal, Hal ini yang Disampaikan Sekda Sumba Timur
• 3 Shio Bernasib Buruk dan 4 Shio yang Punya Hoki Besar Hari Ini Senin 27 Juli 2020, Ada Shiomu?
"Nah, persis di sini titik kritis dan krusial martabat demokrasi lokal, seperti dalam konteks pilkada di Manggarai saat ini. Politik tidak lagi menyejahterakan, tetapi malah membebani pejabat dan masyarakat, sebelum dan sesudahnya. Yah, politik memang mahal dan penuh beban, kalau dijalankan dengan kultur politik lokal seperti ini,"pungkas Dr Marianus. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)
