Ini Penyampaian Balon Wabup Marianus Untuk Menekan Mahalnya Biaya Politik
Biaya politik yang tinggi ini bisa jadi hadir sebagai pemicu tingginya indeks kerawanan pemilu di Manggarai,
Penulis: Robert Ropo | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Ini Penyampaian Balon Wabup Marianus Untuk Menekan Mahalnya Biaya Politik
POS-KUPANG.COM | RUTENG---KPK menyebut bahwa dalam satu gelaran Pilkada seorang calon bupati bisa menghabiskan biaya Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar bahkan lebih. Hal inilah yg mendorong terjadi tindakan korupsi di daerah dan KPK sudah menangkap banyak kepala daerah akibat korupsi.
Terkait dengan ini Bakal Calon (Balon) Wakil Bupati (Wabup) Manggarai Dr. Marianus Mantovanny Tapung, S.Fil., M.Pd ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM terkait cara yang dilakukan agar biaya Pilkada tidak terlalu mahal, Senin (27/7/2020) mengatakan, In politics, there is no free lunch. Dalam pergelaran politik, biaya politik (cost politics) adalah sebuah keniscayaan.
Meski merupakan keharusan, biaya politik tidak boleh menggeser nilai-nilai dan martabat demokrasi yang dijalani atau diperjuangkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam demokrasi modern, biaya politik bertalian dengan ideologi politik.
Ideologi politik menjadi salah satu kekuatan yang akan mengimbangi biaya politik. Ketika tim sukses dan pasangan calon dalam pilkada memiliki platform ideologi politik yang sama, maka hal itu akan menjadi spirit perjuangannya.
Dan bila menjadi semangat bersama, maka dengan sendirinya biaya politik bisa ditekan. Sebab perjuangan lebih dititikberatkan pada semangat berjuang untuk meraih kepentingan ideologi politik tersebut.
Dengan demikian, pasangan calon, tim sukses, pendukung dan konstituen, sebaiknya dibekali dengan ideologi politik yang kental, semangat dan militansi yang kuat, sehingga tidak mudah tergerus olah kepentingan pragmatis sesaat. Jadi, militansi tidak digerakan oleh uang, tetapi digerakan oleh kepentingan ideologi perjuangan politik yang sama.
Selain itu, demi membangun ideologi pollitik bermakna, sebaiknya pasangan calon memiliki visi-misi dan program-program yang jelas dan dipahami betul oleh tim sukses. Visi-misi dan program-program ini, selain diinformasikan melalui kegiatan tatap muka dengan masyarakat, juga bisa dikemas melalui berbagai media daring, seperti koran digital, media sosial dan lain sebagainya.
Dengan pola sosialisasi dan kampanye yang harus mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak dan tidak massal, maka diseminasi visi-misi dan program melalui media sosial menjadi lebih efektif dan efisien. Tapi, visi-misi dan program yang tidak jelas menjadi salah satu faktor penyebab, mengapa biaya politik begitu tinggi.
Menurut Dr. Marianus, demi meraup suara, ada paket yang lebih mengandalkan kekuatan uang dari pada kekuatan dalam menawarkan program kerja. Jadi, politik pragmatis yang minim idealisme, kerap menganggap bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk suara masyarakat.
"Ini menjadi hal yang tak terhindarkan dalam praktik demokrasi pilkada kita selama beberapa dekade ini. Ini adalah warisan kultur politik masa lalu yang buruk dan merusak. Tentu hal ini sangat mengancam martabat demokrasi lokal, dan membuat tidak berkembang,"ungkap Dr Marianus.
Dr Marianus juga mengatakan, kegiatan yang membutuhkan banyak dana, seperti sosialisasi dalam bentuk tatap muka dengan konstituen, mengadakan Alat Peraga Kampanye (APK), brosur, leaflet, dan biaya tim sukses dan lain sebagainya.
Dr Marianus juga mengatakan, untuk proses pemenangan yang efektif, tentu jaringan tim kampanye harus sampai ke desa, bahkan dusun dan anak kampung, RT/RW. Untuk membuat jaringan sampai pada unit sosial terkecil, sudah pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
"Tim sukses perlu dibekali biaya perjalanan, akomodasi serta biaya pendekatan kultural. Saat ini, jarang kita menemukan tim sukses bisa bekerja sukarela. Jadi tetap kembali pada persiapan kantong dari para kandidat,"ungkap Dr Marianus.
Ketika ditanya berapa anggaran pilkada yang disiapkan?,kata Dr Marianus yang berpasangan dengan Balon Bupati Manggarai Agustinus Ganggut, ST.,MT mengatakan, melihat karakter demografi dan topografi serta iklim politik yang ada di Manggarai, kisaran biaya politik minimal Rp 10 milar. Angka tersebut untuk bisa eksis dalam pertarungan.
"Untuk bisa menang, yah harus menyiapkan lebih dari angka tersebut. Angka ini merupakan angka warisan politik masa lalu pada pilkada lokal. Jika sistem, pola dan semangat demokrasi tidak berubah, maka angka tersebut cenderungan mengalami peningkatan pada masa yang akan datang,"ungkap Dr Marianus.
Menurutnya, bahayanya, angka ini justru mengundang preseden buruk seperti maraknya perjudian dan gesekan sosial di tengah masyarakat. Biaya politik yang tinggi ini bisa jadi hadir sebagai pemicu tingginya indeks kerawanan pemilu di Manggarai, dan menyebabkan indeks kematangan demokrasi yang rendah.
