5 Kabupaten di NTT Belum Salurkan DAK Fisik Semester Pertama

5 kabupaten belum menyalurkan DAK Fisik sampai dengan semester I Tahun 2020 yakni TTU, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Kabupaten Matim dan Sabu

Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM/Intan Nuka
Lydia Kurniawati Chrisyana selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT 

Sektor riil pun mulai membaik terutama di bidang konstruksi. Produksi dalam negeri mulai tumbuh dan degup ekonomi naik. Namun, perlu dilihat lagi sustainabilitasnya.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua sampai semester I secara nasional mengalami pertumbuhan negatif yakni 4,3 persen. Nah, pada triwulan I 2020 ekonomi NTT mengalami kontraksi terdalam dalam lima tahun terakhir yakni mencapai -7,62 persen quarter-to-quarter (q-to-q) dan 2,84 year-to-year (y-o-y)," katanya.

Kemiskinan di NTT meningkat, kata Lydia, dimana jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 meningkat 24,3 ribu orang terhadap September 2019. Pada Juni 2020 pun NTT mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Bahkan, sejak Maret 2020, pertumbuhan kredit cenderung menurun khususnya pada kredit non-UMKM.

Meski demikian, Lydia menjelaskan bahwa kontribusi belanja pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) cukup besar bagi perekonomian NTT, dimana konsumsi pemerintah 28 persen dan PMTB 40 persen. Ketika melihat sektor perekonomian NTT dengan menganalisa location quetion, ada tiga sektor unggulan NTT, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jamsos wajib; serta jasa pendidikan.

Terkait biaya penanganan Covid-19, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp695,2 triliun yang dibagi untuk penanganan kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp106,11 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun.

Namun, realisasi dana tersebut di NTT sendiri antara lain kesehatan 7,22 persen, perlindungan sosial 37,96 persen sektoral dan pemda 6,03 persen, UMKM 24,42 persen, pembiayaan korporasi 0,0 persen, dan insentif usaha 11,22 persen.

Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan untuk percepatan realisasi, antara lain mempercepat penyelesaian regulasi dan penyederhanaan administrasi, mempercepat implementasi program untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha, dan memperkuat komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran publik, pemanfaatan stimulus, serta mendapatkan feedback.

Selanjutnya, data yang dipaparkan Lydia yakni realisasi bansos tunai dari April hingga Juni 2020 di NTT, dimana jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bansos sebanyak 247.537 KPM dengan total dana Rp148.522.200.000. Untuk program Sembako, di NTT telah terealisasi sebesar Rp511.754.600.000 untuk 515.265 KPM.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah terealisasi sebesar Rp116.330.890.000 untuk 363.140 KPM.

Sedangkan, realisasi program Padat Karya telah mencapai 30 persen dan akan terus didorong untuk melakukan percepatan.

Realisasi kartu prakerja sendiri di NTT telah mencapai 18,2 persen dari total peserta prakerja. Kemudian, realisasi insentif kesehatan bagi tenaga kesehatan per 17 Juli 2020 antara lain sebesar Rp34.965.000.000 dari jumlah alokasi sebesar Rp58.260.000.000 untuk 3.220 tenaga kesehatan di NTT.

Adapun upaya strategis dalam pemulihan ekonomi antara lain melihat faktor berpengaruh dan mempersiapkan new normal, akselerasi pemulihan sosial dan kesehatan, serta akselerasi pemulihan ekonomi.

"Memang APBN Semester I Tahun 2020 mengalami tekanan. Namun, ada komitmen besar dari pemerintah untuk prioritas pada penanganan Covid-19 dan belanja negara. Supaya, kita bisa mendorong defisit pada level yang mampu kita akomodasi," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved