5 Kabupaten di NTT Belum Salurkan DAK Fisik Semester Pertama

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Virtual Press Release tentang Kinerja APBN Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester I Tahun 2020, Kamis (23/7). 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Chrisyana sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT memaparkan sejumlah data mengenai realisasi APBN di Semester I Tahun 2020 ini.

Lydia menjelaskan, realisasi APBN di NTT hingga Juni 2020, dimana realisasi pendapatan mengalami penurunan sebesar -2,6 persen dibandingkan periode tahun 2019 karena turunnya aktivitas ekonomi dampak pandemi Covid-19. Namun, realisasi belanja naik dibandingkan periode tahun 2019 yakni sebesar 1,7 persen, sebagai upaya percepatan belanja negara guna mendorong perekonomian.

Ia mengungkapkan, presentase pertumbuhan (growth) DAK Fisik tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 tumbuh sebesar -37,1 persen, sedangkan presentase pertumbuhan (growth) Dana Desa tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 tumbuh sebesar -17,9 persen.

Penyaluran DAK Fisik sejak tahun 2017 sampai depan 2020 terus menurun dan masih membutuhkan perhatian serius untuk memperbaiki realisasi ke depan.

Adapun presentase realisasi tertinggi penyaluran DAK Fisik Semester I Tahun 2020 ada di Kabupaten Lembata, yakni sebesar 20,90 persen.

Untuk DAK Fisik, lanjutnya, terdapat lima kabupaten yang belum menyalurkan DAK Fisik sampai dengan semester I Tahun 2020 yakni Kabupaten TTU, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Sabu Raijua.

Adapun alokasi DAK Fisik Reguler 2020 sebesar Rp1,2 triliun dengan realisasi sebesar Rp71,7 miliar, alokasi DAK Fisik Afirmasi 2020 sebesar Rp639,6 miliar dengan realisasi sebesar Rp16,2 miliar, dan alokasi DAK Fisik Penugasan 2020 sebesar Rp886,7 miliar dengan realisasi sebesar Rp35,9 miliar.

Selanjutnya, terkait realisasi dana desa, penyaluran ke rekening kas desa tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 disebabkan adanya penyaluran langsung ke rekening desa.

Untuk realisasi total penyaluran kredit program baik Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) di NTT hingga Juni 2020 mengalami penurunan sebesar -26 persen.

Angka Kemiskinan 9,78 Persen

Lydia mengungkapkan, pandemi Covid-19 berdampak nyata dan mengubah arah perekonomian Indonesia, khususnya NTT. Kondisi itu tak lain menuju pada perlemahan ekonomi; pelemahan dengan risiko ketidakpastian sangat tinggi. Bahkan, pendapatan domestik mengalami tekanan pada semester I 2020.

Pandemi Covid-18 tak hanya menyebabkan masalah kesehatan, namun juga masalah sosial, ekonomi, dan keuangan. Hal itu terlihat dimana angka kemiskinan pada Maret 2020 mencapai 9,78 persen.

Namun, ia mengakui adanya respon cepat dan luar biasa dari pemerintah dalam menghadapi pandemi, dimana dikeluarkannya UU No 2 Tahun 2020 serta perubahan postur APBN melalui Perpres 54 Tahun 2020 dan kemudian Perpres 72 Tahun 2020 sebagai kebijakan countercyclical untuk menghadapi pandemi.

Kinerja fiskal dari sisi perpajakan diakuinya masih melambat akibat PSBB, tapi membaik di sektor tertentu. Setelah adanya pelonggaran PSBB dan membaiknya perdagangan internasional mendorong kinerja perpajakan. Secara riil, terlihat adanya perbaikan konsumsi masyarakat meski masih melemah.