Onny Widjanarko: Utang Indonesia Tembus Rp 5.868 Triliun, Untuk Biayai Sektor Publik dan Swasta

ULN perusahaan bukan lembaga keuangan meningkat sebesar 8,9 (yoy) di tengah kontraksi ULN lembaga keuangan sebesar 0,8 persen (yoy).

"Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan & asuransi.”

“Sektor pertambangan & penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), dan sektor industri pengolahan," papar Onny.

Struktur ULN Sehat

Meski meningkat tapi Onny Widjanarko menyatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat.

Pasalnya, utang Indonesia tersebut, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2020, katanya, sebesar 36,6 persen, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2 persen.

"Meskipun meningkat, tetapi struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89 persen dari total ULN.”

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN," pungkas Onny.

Menteri Keuangan, Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap proporsi utang Indonesia.

• Buronan Djoko Tjandra Jerat 3 Jenderal, Prasetijo Utomo, Napoleon Bonaparte dan Nugroho Wiwoho

• Samuel Hurit Hajon, Kisah Penyuluh Agama Bangkitkan Asa Petani di Lahan Kering

• P3MK Gelar Festival Reggae di Kawasan Taman Nasional Kelimutu

Dia mengaku kerap mendengar keluhan masyarakat yang membenci utang dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat mengkhawatirkan.

"Saya ingin menyampaikan, kadang-kadang masyarakat kita sensitif soal utang. Menurut saya, tidak bagus juga. Karena kalau kita mau bicara tentang policy (ketentuan) utang, ya kita bisa berdebat, jangan pakai benci dan menggunakan bahasa kasar," kata Sri Mulyani dalam live Instagram, Sabtu (18/7/2020).

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, Kementerian Keuangan mengeluarkan beragam kebijakan, termasuk utang, untuk mengelola keuangan negara jika penerimaan lebih besar dibanding belanja-belanja pemerintah.

Misalnya saja, belanja infrastruktur meliputi infrastruktur pendidikan, irigasi, saluran air, sanitasi, telekomunikasi, pelabuhan laut hingga bandara.

Begitu pun belanja di sektor lainnya meliputi belanja kesehatan dan penyaluran bantuan sosial.