Buronan Djoko Tjandra Sulit Diringkus, Benny Harman Blak-Blakan: "Jelas Ini Permainan, Ini Cilukba!"

Djoko Tjandra merupakan buronan kejaksaan agung dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, dan memperoleh paspor pada 23 Juni 2020.

Editor: Frans Krowin
zoom-inlihat foto Buronan Djoko Tjandra Sulit Diringkus, Benny Harman Blak-Blakan:
Tribunnews
Benny Kabur Harman

"Kalau tidak ada penjelasan, publik nanti punya analisa imajinasi, dibuka pintu masuk Djoko Tjandra makan malam," ucap Benny.

Calon Gubernur NTT, Benny Harman bersama para simpatisan dan pendukung saat hendak meninggalkan Pelabuhan Lewoleba, Kamis (1/3/2018).
Calon Gubernur NTT, Benny Harman bersama para simpatisan dan pendukung saat hendak meninggalkan Pelabuhan Lewoleba, Kamis (1/3/2018). (POS KUPANG/FRANS KROWIN)

Benny lantas mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengetahui secara detail persoalan buronan Djoko Soegiarto Tjandra.

Hal tersebut disampaikan Benny saat rapat Komisi III DPR dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2020).

"Jawaban Pak Dirjen Imigrasi boleh dibilang tidak memberikan penjelasan atas apa yang ditanya."

"Oleh sebab itu dengan penjelasan banyak institusi terkait, saya mengusulkan pembentukan pansus, Pansus Djoko Tjandra," usul Benny.

Menurut Benny, Dirjen Imigrasi tidak dapat menjelaskan secara detail atas pertanyaan yang disampaikan para anggota Komisi III.

"Kasihan beliau, pasang badan dia untuk hal-hal yang tidak tahu," papar politikus Partai Demokrat itu.

Usulan Benny tersebut disambut oleh Fraksi NasDem, di mana anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyatakan setuju pembentukan Pansus Djoko Tjandra.

"Apa yang disampaikan Pak Benny, usulan Pansus, NasDem setuju-setuju saja," ucap Taufik.

Sementara, Ketua Komisi III DPR Herman Herry menyebut usulan pansus merupakan hak anggota DPR, tetapi kebijakan tersebut akan dirapatkan di internal Komisi III terlebih dahulu.

Ia menyebut, Komisi III akan mengagendakan rapat dengan penegak hukum lainnya terkait persoalan Djoko Tjandra.

"Saya tawarkan, kita mengagendakan rapat dengan penegak hukum lainnya."

"Jadi kesimpulan rapat ini, kita panggil penegak hukum lainnya agar terang benderang," papar politikus PDIP itu.

Sebelumnya diberitakan, lolosnya Djoko Soegiarto Tjandra dalam memperoleh paspor, karena telah memenuhi persyaratan, dan petugas di lapangan tidak mengenalinya.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting.

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved