Breaking News:

Ketua IPI DPD NTT Tolak Sistem Booking Online Masuk TNK

Pulau Komodo 200 orang dalam sistem mereka. Sementara kami sedang mencari banyak tamu untuk meningkatkan perekonomian lokal

POS-KUPANG.COM/GECIO VIANA
Ketua Insan Pariwisata Indonesia (IPI) DPD NTT, Rafael Todobela 

Ketua IPI DPD NTT Tolak Sistem Booking Online Masuk TNK

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO -- Ketua Insan Pariwisata Indonesia (IPI) DPD NTT, Rafael Todobela, menolak sistem booking online yang diterapkan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).

Menurutnya, hal tersebut sangat merugikan para pelaku pariwisata karena ada penerapan kuota dan carryng capasity (daya dukung/jumlah maksimum) untuk masuk ke situs wisata di TNK.

"Sistem ini merugikan kami, seperti yang dijelaskan teman-teman pelaku pariwisata, karena mereka memasang kuota, dalam 1 hari sekian wisatawan dan kapal yang masuk TNK," katanya usai diskusi bertajuk "Pelaku Pariwisata Berbicara", yang digelar di Hotel Flamingo Avia Bajo, Kamis (9/7/2020).

"Misalnya untuk tahap new normal, untuk side pulau Rinca hanya memberlakukan 150 orang, kemudian di Padar 60 orang dan di Loh Liang atau Pulau Komodo 200 orang dalam sistem mereka. Sementara kami sedang mencari banyak tamu untuk meningkatkan perekonomian lokal, tapi di sisi pemberlakuan booking online membatasi tamu," jelasnya.

Diakuinya, para pelaku pariwisata yang susah payah mencari tamu, harus rela tidak mendapatkan kesempatan bagi tamunya untuk berwisata ke beberapa situs wisata daratan dan situs wisata perairan.

"Contoh saya ada tamu 50 orang, datang ke sini untuk 3 hari, begitu pemberlakuan booking online, sudah full book karena ada orang terdahulu sudah sudah booking, sedangkan tamu hanya mau ke Pulau Komodo. Lalu pertanyaannya mau di kemanakan tamu-tamu ini. lalu ada yang iseng untuk kerjain, di mana hanya mendaftar tapi tidak ada tamu," paparnya.

Hingga saat ini, lanjut Rafael, sistem booking online yang dihasilkan berdasarkan kerja kolaborasi BTNK, BOPLBF dan pemerintah daerah tidak menerapkan mekanisme dan format yang jelas dan terkesan mengalami kebingungan di lapangan.

"dan mereka mengalami kebingungan di lapangan. Oleh karena itu kami menolak, karena secara detail penerapan dapat merugikan pelaku pariwisata di antaranya travel agent, usaha kapal wisata, perhotelan dan pemandu wisata serta tourist information," ungkapnya.

Menurutnya, para pelaku pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat saat ini berjumlah lebih dari 8 ribu orang, sehingga penerapan booking online ini pun akan melahirkan pengangguran yang tinggi.

Halaman
12
Penulis: Gecio Viana
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved