Fraksi Gabungan Tunggu Upaya Lain Gubernur Viktor Laiskodat terkait Sikap Fraksi di Paripurna
Ketegangan antara Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Fraksi Gabungan DPRD NTT dalam sidang paripurna DPRD NTT p
Penulis: Ryan Nong | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
"Apa yang disampaikan adalah fungsi pengawasan sebagai lembaga. Jadi kami menerima masukan, dari berbagai kalangan maka kami sampaikan," kata dr. Christian.
Politisi muda PSI ini bahkan merasa tidak ada yang salah dengan apa yang mereka suarakan. Ia bahkan berpendapat terkait suara masyarakat yang mereka teruskan seharusnya pemerintah melakukan pengecekan internal, bukannya menanyakan ke DPRD.
"Tidak ada yang salah, kalau pemerintah merasa itu benar atau tidak, ya silahkan di cek ke instansi terkait bukan ke kita (DPRD). Kita menyampaikan salam semangat bersama untuk membenahi kekurangan di berbagai instansi. Silahkan dicek ke instansi terkait," pungkasnya.
Sebelumnya, Fraksi Gabungan (Demokrat, Solidaritas, Pembangunan) DPRD Provinsi NTT menyoroti realisasi belanja langsung yang hanya mencapai 85,52%, belanja barang dan jasa hanya mencapai 88,59% dan belanja modal hanya 80,37% dalam pendapat akhir fraksi saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun 2019.
Fraksi mendesak pemerintah lebih serius merealisasikan belanja barang dan jasa serta belanja modal karena indikator output maupun outcome-nya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Fraksi Demokrat, Solidaritas, Pembangunan juga menyoroti SILPA yang mencapai Rp 282,629 M lebih (2018: Rp.212,794 M lebih) yang menurut mereka merupakan jumlah yang besar.
“Silpa ini sesungguhnya menggambarkan kekurangcermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang berujung kegagalan realisasi sejumlah item Belanja Daerah, terutama dari sisi belanja langsung maupun belanja modal,” ujarnya. (hh)
