Pemkab Belu Terus Lakukan Pendataan Pelaku Usaha Terdampak Covid-19

Bupati Belu, Willybrodus Lay didampingi Wakil Bupati, JT Ose Luan dan pimpinan forkompimda saat memimpin rapat Antisipasi dan Minimalisasi Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Sektor Perekonomian di Kabupaten Belu, Senin (6/7/2020).

Pemkab Belu Terus Lakukan Pendataan Pelaku Usaha Terdampak Covid-19

POS KUPANG.COM| ATAMBUA-----Pemerintah Kabupaten Belu bersama jajarannya terus melakukan pendataan pelaku usaha terdampak Covid-19 untuk diberikan bantuan langsung. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Bupati Willy Lay mengatakan hal itu saat rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Belu, Senin (6/7/2020). Rapat yang dipimpin Bupati Belu, Willybrodus Lay itu khusus membahas penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat pelaku usaha yang terdampak Covid-19 terlebih dalam situasi pemberlakuan New Normal.

Bupati didampingi Wakil Bupati, J.T Ose Luan, Penjabat Sekda, Marsel Mau Meta, Kajari Belu, Alfons Loe Mau, Kasdim 1605/Belu, Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Waka Polres Belu,

Pada kesempatan itu, Bupati Belu, Willybrodus Lay meminta Koordinator Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi untuk mempercepat proses pendataan dan verifikasi data.

Pemkab Belu telah menyediakan dana untuk mengatasi dampak ekonomi masyarakat khususnya para pelaku usaha, seperti, salon/sablon, masyarakat pedagang, ojek, pengrajin tenun ikat, dan petani holtikultura dana nelayan. Para pelaku usaha akan diberikan bantuan langsung oleh pemerintah.

Sejauh ini, lanjut Willy Lay belum ada data akurat tentang jumlah masyarakat yang mengalami dampak ekonomi akibat Covid-19. Diharapkan semua OPD teknis segera memasukkan rincian jumlah masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah agar pemkab segera mencairkan anggaran tersebut.

Kata Willy Lay, sesuai ketentuan Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan yang menegaskan semua anggaran 2020 difokuskan pada tiga bidang antara lain, Bidang Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial. Untuk bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial sudah direalisasikan Pemerintah Kabupaten Belu, walaupub untuk bantuan JPS belum semua.

"Untuk penanganan dampak sosial di Kabupaten Belu telah berjalan dan sudah realisasi pada 5 kelurahan, rencananya dalam minggu ini 7 kelurahan, kemudian secara bertahap pada semua desa, dan kami pastikan semua masyarakat terdampak mendapat bantuan," ungkap Bupati Willy Lay.

Terkait bantuan bagi masyarakat terdampak ekonomi, lanjut Bupati Lay, pihaknya masih menunggu semua data yang valid dari semua OPD teknis agar dimasukan ke BP4D dan Dinas Sosial untuk diverifikasi

"Kami berharap semua masyarakat Belu dapat menerima bantuan jenis pemerintah seperti BST, BLT, Perluasan Sembako, serta Jaring Pengaman Sosial dan Bantuan Dampak Ekonomi secara adil dan merata dan tidak ada masyarakat yang menerima lebih dari satu bantuan agar semua masyarakat terdampak Covid-19 dapat terbantu dengan perhatian pemerintah," pinta Bupati Willy Lay.

Kepala BP4D selaku Koordinator Bidang Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi, Florianus Nahak menjelaskan, kriterita identitas formal dari para pelaku usaha terdampak Covid-19 ditentukan oleh OPD teknis seperti, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan, serta Dinas sosial.

• Tim Covid-19 Gencar Razia Masker di Posko Barat Dan Timur Sumba Barat

• Tim Covid-19 Sumba Barat Pantau 3347 Pelaku Perjalanan

Florianus meminta semua OPD teknis untuk segera memasukan data pelaku usaha kepada Pemkab Belu untuk diverifikasi. Setelah semua data valid barulah pemerintah merealialisasikan anggaran. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas).