Astaga, Pelabuhan Nangakeo Tidak Terurus, Kaca di Ruang Tunggu Pecah, Ada Tulisan tak Senonoh Lagi

Demikian disampaikan, Pare Pua Salama saat ditemui Pos Kupang di kediamannya, Minggu (5/6). "Yah, mau bagaimana lagi. Setiap tahun saya harus bayar sendiri, tidak ada anggaran khusus dana dari desa untuk bayar pajak," ungkapnya.

Dikatakannya, jika ia tidak membayar pajak maka dampaknya besar terhadap desa yang dipimpinnya itu, yakni mereka tidak mendapat rekomendasi untuk urusan apapun.

"Saya pikir masyarakat sekarang, kalau tidak bayar pajak, bagaimana urusan lain. Aturannya, kalau tidak bayar pajak, maka kita tidak bisa dapat rekomendasi untuk urusan apapun di desa. Kan kasihan masyarakat," katanya.

Dia menyebut, pelabuhan Nangakeo tersebut milik Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). "Harusnya dinas yang bayar pajak, tetapi saya tidak mau sebut mereka tidak mau bayar tetapi faktanya memang tidak bayar. Jadi demi masyarakat saya bayar pakai uang pribadi," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia jelaskan, pelabuhan tersebut dibangun pada 2003 dan selesai 2005. Namun pada tahun 2010 berhenti beroperasi, sempat beroperasi kembali beberapa bulan di tahun 2014, lalu berhenti lagi hingga saat ini.

Menurutnya, sejak awal pembagunan pelabuhan tersebut terjadi pro dan kontra antara PT yang bertanggung jawab mengerjakan dengan warga setempat mengenai letak dermaga.

"Kalau yang sudah terbangun saat ini itu bukan kemauan warga tetapi dari kontraktor. Warga usulkan dermaganya harus agak serong sehingga lurus dengan Tanjung Ia. Yang dibangun 'kan bukan seperti itu, malah lurus ke arah barat sehingga ketika ombak datang kapal bisa jadi sasaran.," jelasnya.

Akibatnya, kata Kades, saat kapal berlabuh tidak bisa lama-lama karena terus dihajar ombak pantai selatan. Dampak ikutannya dagangan warga pedagang asongan tidak laku, karena kapal hanya berlabuh sebentar saja. *