Ternyata, Megawati Soekarnoputi Pernah Minta Presiden Jokowi Segera Ganti Mahfud MD dan Maruf Amin
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengungkapkan, dalam pertemuan itu, Megawati minta Jokowi segera mencari pengganti Ma’ruf Amin dan Mahfud MD.
Ternyata, Megawati Soekarnoputi Pernah Minta Presiden Jokowi Segera Ganti Mahfud MD dan Maruf Amin
POS-KUPANG.COM – Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri ternyata pernah mengungkapkan permintaan yang menghentak dada.
Ibunda Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI itu meminta Presiden Jokowi untuk segera mengganti dua sosok ini.
Permintaan Putri Bung Karno mengemuka ketika Presiden Jokowi menerima kedatangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan itu, Megawati meminta Jokowi untuk segera mencari pengganti Ma’ruf Amin dan Mahfud Md di BPIP.
Sebab, keduanya sudah tidak lagi mengisi anggota Dewan Pengarah BPIP karena sudah resmi dilantik menjadi Wakil Presiden RI dan Menko Polhukam.
• Intip Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini, Minggu 5 Juli 2020 Gemini Jangan Takut, Virgo Jaga Sikap!
• Anda Ingin Tahu Jumlah Harta Kekayaan Ahok Yang Kini Jadi Komisaris Utama Pertamina? Hanya Di Sini!
• Tiga Sosok Ini Hebat Dalam Politik! Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri dan Luhut Binsar Pandjaitan
“Pihak BPIP meminta pengganti Ma’ruf dan Mahfud,” kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Fadjroel menambahkan, Jokowi juga meminta kepada Megawati untuk menyetorkan nama-nama tokoh yang bakal menggantikan Ma’ruf dan Mahfud. Nantinya, mereka akan dipertimbangkan.
“Tapi Pak Presiden juga meminta BPIP mengusulkan nama pengganti. Nantinya akan segera diputuskan,” ucap Fadjroel seperti dikutip dari laman Wartakota.com.
Menurut Fadjroel, Jokowi akan segera menunjuk tokoh yang bakal mengisi anggota Dewan Pengarah BPIP. Sebab, kata Fadjroel, Jokowi menganggap BPIP merupakan ujung tombak pembinaan dan implementasi Pancasila di Indonesia.
“Ini hak prerogatif presiden. Memang kemarin setelah Bu Mega minta, langsung dipertimbangkan oleh presiden,” terang Fadjroe. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/megawati-kritik-anies.jpg)