Breaking News:

Makna Dibalik Tolak Tambang di Matim

MENJELANG pemberlakuan new normal, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat sempat mendatangi sejumlah Kabupaten di Flores

Makna Dibalik Tolak Tambang di Matim
Dok
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - MENJELANG pemberlakuan new normal, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat sempat mendatangi sejumlah Kabupaten di Flores untuk kunjungan kerja selama kurang lebih sepekan.

Saat kunjungan kerja di Kabupaten Manggarai Timur, Gubernur NTT tiba-tiba dihalangi para pendemo yang tolak tambang di luwuk, Desa Satar Punda.

Terkait demonstrasi sejumlah elemen masyarakat di Matim itu, tentu tidak sepenuhnya dikatakan salah atau pun benar. Semua bentuk penolakan yang dilakukan masyarakat tentu ada alasan rasionalnya. Pertanyaannya, apakah penolakan itu benar-benar aspirasi masyarakat? Ini mungkin suatu pertanyaan yang perlu dijawab para pendemo.

Warga Ende Antusias Lihat Air Mancur

Kemudian dari satu aspek lainnya, apakah pemerintah provinsi NTT melalui Dinas Pertambangan sudah mengkaji benar terkait eksploitasi tambang di daerah itu. Atau baru pada tataran mengumpulkan data terkait tambang.

Dua hal ini, bisa menjadi sangat rukun dan bisa juga menimbulkan berbagai gesekan. Oleh karena itu, ketika gesekan terjadi maka persoalan sebenarnya ada dimana?

Hoegeng dan Seladi Bisa Mengapa yang Lain Tidak

Apakah niat untuk eksplorasi atau eksploitasi tambang itu sudah disosialisasikan secara baik atau tidak? Mungkin disini persoalannya. Saat orang tidak paham tentang sesuatu berkaitan dengan investasi maka benturan pasti akan terjadi cepat atau lambat.

Persoalannya, niat baik pemerintah juga bisa menjadi bumerang ketika proses sosialisasi tidak berjalan dengan baik.

Letak persoalannya bisa jadi pada aspek ini. Mungkin juga ada catatan lain tentang ada orang lain dibalik semua itu. Kalau ini persoalannya maka masalah akan bias kepada kepentingan.
Kondisi ini menjadi hal yang rentan terjadi di NTT.

Selama ini, orang tahu bahwa NTT 'surganya' berbagai jenis tambang. Tetapi secara riil, sejumlah tambang seperti mangan pernah ditambang selama kurun waktu puluhan tahun tidak juga habis.

Masalahnya, setelah tambang selesai tidak ada reklamasi atau perbaikan pasca tambang. Ini sebenarnya persoalan kemanusiaan. Kalau masyarakat menolak tentu pertama karena aspek ini.

Tetapi perlu diingat juga, pemerintah dalam level manapun tentu tidak berniat untuk membuat masyarkatnya susah. Niat pemerintah untuk eksploitasi tambang tentu kembali juga kepada kepentingan masyarakat. Di sana pasti terjadi penyerapan tenaga kerja. Berbagai macam sektor perekonomian tumbuh dengan pesat.

Untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membahas, apakah tambang boleh dilakukan atau tidak. Kalau ditolak masyarakat maka sebaiknya jangan memaksakan diri.

Masyarakat juga jangan menolak tambang hanya karena hasutan orang lain. Harus murni aspirasi masyarakat karena pertimbangan rasional. (*)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved