Tolak Tambang dan Pabrik Semen, Mahasiswa Manggarai Raya Turun Datangi Gubernur dan DPRD NTT

Massa aksi yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Manggarai Raya ( AMMARA) Kupang kembali turun ke jalan pada Senin (29/6/2020)

POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Massa aksi Mahasiswa Manggarai Raya saat menggelar demonstrasi di DPRD NTT, Senin (29/6/2020). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Massa aksi yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Manggarai Raya ( AMMARA) Kupang kembali turun ke jalan pada Senin (29/6/2020) menjelang siang.

Mereka melakukan aksi untuk menolak pembangunan pabrik semen dan tambang batu gamping di Luwuk dan Lingko Lolok Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Mangggarai Timur.

Massa merupakan gabungan anggota berbagai organisasi Kepemudaan Manggarai, yang meliputi Ikatan Mahasiswa Pendalaman Iman Keuskupan Ruteng (TAMISARI)-Kupang, Himpunan Pelajar Mahasiswa Manggarai Timur (HIPMMATIM)-Kupang, Persatuan Mahasiswa Manggarai (PERMAI)-Kupang, dan Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR)-Kupang.

Jalan Menuju Rumah Sakit Tanpa Listrik

Mereka menyatakan sikap secara tegas menolak adanya rencana pendirian Pabrik Semen dan Tambang Batu Gamping di Luwuk dan Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

Saat longmarch, mereka membawa spanduk dan poster yang berisi pernyataan sikap menolak pabrik semen dan tambang.

Dalam pernyataannya, Ammara Kupang mendesak DPRD NTT menyatakan sikap untuk menolak pendirian pabrik semen dan tambang batu gamping di Lengko Lolok dan Luwuk Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

Salome Sebagai Strategi Ketahanan Pangan Lahan Kering

"Mendesak DPRD Provinsi NTT secara kelembagaan untuk menyatakan sikap menolak pendirian pabrik semen dan tambang batu gamping di Lengko Lolok dan Luwuk, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur dan mendorong membuka hasil evaluasi SK Moratorium ijin tambang di NTT," demikian Koordinator Aksi, Adeodatus Syukur dan Alvino Latu.

Kepada Lembaga DPRD NTT, Ammara Kupang juga meminta untuk segera mendesak Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menghentikan segala bentuk izin usaha pertambangan yang ada di wilayah NTT pada umumnya dan Kabupaten Manggarai Timur khususnya.

Ammara, jelas Adeodatus Syukur, menolak dengan tegas segala bentuk investasi ekstraktif yang sifatnya merusak (destruktif) karena bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan Surat Keputusan Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.

Selain itu, menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas investasi ekstraktif yang sifatnya merusak (destruktif) yang tidak memperhatikan amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst .

Lebih lanjut, Ammara mendesak DPRD Provinsi NTT untuk segera mendesak Bupati Matim dan Gubernur NTT untuk segera mengajukan permohonan penyelidikan kepada Kementerian ESDM dan pihak terkait untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perlindungan kawasan bentang alam karst termasuk namun tidak terbatas di wilayah manggarai timur secara khusus dan flores secara umum sesuai amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst dan memperhatikan kewajiban melaksanakan Pasal 7 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan Surat Keputusan Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved