Rakor Capaian Kerja Kemenkumham, Inovasi Demi Pasti Produktif
Kemenkumham menggelar Rapat Koordinasi ( rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semester pertama tahun 2020
Penulis: Ryan Nong | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kementeian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) menggelar Rapat Koordinasi ( rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semester pertama tahun 2020.
Rakor dengan tema "Tatanan New Normal Baru Kumham Pasti Produktif" diselenggarakan serentak pada Senin (29/6/2020) secara virtual.
Di Kanwil Kemenkumham NTT, Rakor diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone didampingi para Kepala Divisi.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoli mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa kompak, gotong royong, berkolaborasi dan bersinergi dalam hal apapun terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
"Saya minta seluruh jajaran untuk terus introspeksi dan memantaskan diri untuk mendukung kemajuan organisasi, dengan memperhatikan poin-poin," ujarnya.
• BPJamsostek Ende Serahkan Bantuan APD Lengkap ke RSUD Ende
Menteri Yasonna mengatakan, kondisi new normal ini menuntut seluruh jajaran untuk mengubah pola kerja dan mindset ke arah digital dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Terus bekerja menuju kondisi normal dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, jangan terlalu paranoid dengan Covid-19 karena kecemasan yang berlebihan justru akan menurunkan sistem imun tubuh manusia.
Menteri Yasonna meminta, agar seluruh jajaran menaruh loyalitas tegak lurus kepada pimpinan, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi Kementerian Hukum dan HAM.
Selain itu, Menteri mengajak seluruh jajaran memberi pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat sasaran. "Cari terobosan dan inovasi kalau perlu jemput bola," ujarnya.
Sebagai contoh, katanya, yang telah dilakukan Ditjen Kekayaan Intelektual yang membuat kebijakan loket pelayanan virtual (LOKVIT) yang telah berhasil menaikkan perolehan PNBP-nya, karena itu dorong stakeholder untuk memanfaatkan pendaftaran hal kekayaan intelektual. Di bidang pemasyarakatan, meminta agar fokus pada pemindahan para bandar narkoba.
Menteri Yasonna meminta jajaran untuk membelanjakan anggaran masing-masing secara akuntabel, dan mempercepat proses pemulihan ekonomi di masa pandemi ini, namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan ketersediaan waktu dan sumber daya yang ada dan dimiliki.
Terkait teknologi informasi, Menteri Yasonna meminta segera wujudkan kebijakan Presiden tentang Satu Data agar disajikan pada dashboard pimpinan yang diatur hak aksesnya, dan pastikan seluruh perangkat dan piranti telah dilengkapi sertifikasi dan mekanisme pengadaan yang akuntabel dan transparan. "Pengadaan sarana prasarana berbasis TI hendaknya berdasarkan kebutuhan organisasi bukan kebutuhan lainnya, dan pengadaan tersebut harus melalui rekomendasi Komisi TI Kementerian," jelasnya.
Rakor ini merupakan bagian dari cara merawat kinerja Kemenkumham agar mampu menghasilkan capaian yang berkualitas dan menyelesaikan berbagai persoalan kinerja secara tuntas.
"Kinerja Kemenkumham harus berorientasi pada publik, jika ada isu yang diviralkan, tidak perlu panik, segera lakukan counter argumentatif dengan bahasa penyampaian dan narasi yang baik, santun, dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi," katanya.
Menteri mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dilakukannya penandatangan kerjasama Kemenkumham dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam memberikan jaminan berupa sertifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.