Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 Alami Penurunan Nilai.
ada klaim teman-teman mengeluh bahwa PERDA ini tidak hanya sekadar memproduk tetapi bagaimana mengimplementasi dan problem eksekutif di situ.
lihat foto
Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI) Tahun 2018 Alami Penurunan Nilai.
POS KUPANG.COM| KUPANG-- Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Persatuan Bangsa dan Politik mengggelar rapat bersama Tim Kelompok Kerja ( Pokja ) Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI) Provinsi NTT bersama keterwakilan instansi terkait yang tergabung di dalamnya, Senin ( 22/6/2020) di Aula BAPELITBANGDA Provinsi NTT.
Rapat Tim Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT yang dihadiri oleh 24 peserta rapat dan dimoderatori oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly. SH. M.Si
Kegiatan rapat yang digelar tersebut sehubungan dengan hasil rapat Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI) Provinsi NTT pada tanggal 19 Mei 2020 lalu, yang membahas tentang aspek, variabel, dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI) Tahun 2018 yang mengalami penurunan nilai.
Ada pun Indeks Demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan antara lain:
1. Indikator 10 "ancaman/ penggunaaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis dan kelompok" nilainya 41.67 karena ada pemasungan dua orang di Kabupaten Sikka pada tahun 2017. Sedangkan, tahun 2018 tidak ada kasus pemasungan lagi sehingga nilainya akan diperkirakan meningkat.
2. Indikator 3," Ancaman/ penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat" nilainya 100.00 di tahun 2018 maka diperkirakan akan menurun di tahun 2019 karena adanya larangan dari rektor UNDANA kepada mahasiswa UNDANA untuk mengadakan demo.
3. Indikator 15 " Prestasi anggota perempuan DPRD" nilainya 48.15 di tahun 2017. Maka, diperkirakan akan meningkat di tahun 2019, karena penambahan jumlah anggota perempuan DPRD Provinsi.
4.Indikator 16 " Demontrasi mogok yang bersifat kekerasan" nilainya 36.96 karena di tahun 2017 terdapat 10 kasus demi yang bersifat kekerasan dan tahun 2018 terdapat jumlah kasus yang sama sehingga nilainya akan tetap sama di tahun 2019.
5. Indikator 22 " Rekomendasi DPRD Kepada eksekutif" nilainya 14,29 karena di tahun 2017 hanya terdapat 4 rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Namun, di tahun 2018 meningkat menjadi 7 rekomendasi. Maka, nilai IDI pada tahun 2019 akan meningkat.
6. Indikator 26 " Upaya penyediaan layanan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah" nilainya 50.00, karena di tahun 2017 dari 12 item informasi APBD Pemerintah Daerah yang harusnya diinformasikan kepada masyarakat namun hanya 5 item saja. Sedangkan, di tahun 2018; penambahan 1 item menjadi 6 item sehingga nilai IDI pada tahun 2019 akan mengalami peningkatan.
Dr. Yohanes Tuba Helan, dalam pemaparannya menjelaskan, demokrasi merupakan suatu hal yang dinamis sehingga perkembangannya itu diandaikan bisa naik, bisa buruk, dan sebaliknya.
Penilaian indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ada 28 indikator.
Dari 28 indikator tersebut, urai Yohanes Tuba Helan, dibagi menjadi 2 kelompok:
Pertama. Kelompok indikator yang bisa diupayakan artinya bahwa kita berusaha indeks demokrasi kita baik. Tetapi ada indikator lain yang tidak bisa diupayakan yaitu keterwakilan perempuan di DPRD karena itu dinamisme demokrasi.
