Breaking News:

Salam Pos Kupang

Dagelan Dunia Hukum

MIRIS mendengarnya. Hari-hari ini masyarakat NTT disuguhi berita 'dagelan' di dunia hukum

Dagelan Dunia Hukum
Dok
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - MIRIS mendengarnya. Hari-hari ini masyarakat NTT disuguhi berita 'dagelan' di dunia hukum. Oknum polisi diduga memeras tersangka dalam kasus pengadaan bawang di Malaka.

Dagelan ini tidak membuat kita tertawa. Sakit! Tak tanggung-tanggung nominal dugaan pemerasan ini menembus angka Rp 700 juta. Modusnya ditransfer ke rekening oknum pemeras. Antara sedih, marah, kecewa karena aktor atau pemain-pemainnya berasal dari institusi yang mengayomi masyarakat, pelindung orang kecil, wong cilik. Slogan inipun kerap digaungkan sehingga masyarakat merasa nyaman dalam berusaha.

Hari Ini Gugus Tugas Covid-19 Manggarai Mulai Lakukan Tracing Orang yang Kontak Nn NYL

Namun senyatanya berbanding terbalik. Pengayom itu terasa begitu jauh dari rasa keadilan bagi orang-orang yang benar. Kekuasaan pengayom lebih banyak berpihak kepada orang- orang kaya, berpengaruh, berstatus sosial tinggi dan strata terhormat lainnya.

Sementara yang kecil yang seharusnya diayomi malah diperas, kalau tidak disebut sebagai sapi perahan. Bahasa keren yang kerap terdengar dijadikan ATM (khususnya para pihak berperkara). Terjadi proses pemiskinan. Uang selalu dipakai sebagai jaminan untuk memberikan pelayanan. Ada uang ada jasa (hukum).

Ini Imbauan Gugus Tugas Covid-19 Manggarai Terhadap Masyarakat

Kini, penegakan hukum banyak 'menindas' rakyat kecil. Kalangan bawah yang seharusnya terlindungi, malah sebaliknya dijadikan obyek untuk memperkaya diri. Ironis sekali. Rakyat lugu di kubu yang lain kerap harus berhadapan dengan aktor-aktor dagelan yang haus menimbun harta. Dan, secara jamak kita saksikan dagelan hukum ini selalu berakhir dengan kekalahan rakyat kecil yang berharap keadilan.

Kita berharap dagelan hukum ini tidak menggurita di negeri ini, khususnya di NTT. Jika benar enam polisi memeras tersangka dugaan korupsi pengadaan bawang di Malaka, mereka harus ditindak tegas, dicopot karena telah merusak citra korps di mata masyarakat.

Jangan sampai karena jiwa korsa, yang salah dibiarkan, dilindungi, dibenarkan, tidak dihukum, apalagi kalau disumbat dengan upeti yang menggiurkan. Jangan sampai terjadi.

Masih segar di ingatan kita Presiden Jokowi meminta penegak hukum untuk 'menggigit' siapa pun yang menyalahgunakan dana Covid-19 saat ini.

Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, mengaku sudah menginventarisasi laporan terhadap oknum polisi dan jaksa yang kerap melakukan pemerasan. Ia meminta para oknum itu dipecat.

"Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali," kata Jokowi ketika itu.

Tugas polisi dan jaksa adalah menegakkan hukum sambil mendukung agenda strategis bangsa. Jangan sampai penegak hukum justru menggigit pelaku usaha yang tengah berinovasi untuk negeri atau para pihak yang sedang mencari keadilan. Jangan sampai penegak hukum menjadi 'papalele' hukum.

Kita yakin masih banyak hamba hukum yang lurus. Kita berharap hamba hukum yang lurus, dibantu birokrat yang lurus, dibantu pembela hukum yang lurus sehingga tidak divirusi oleh oknum-oknum penjual hukum, barter hukum. Dengan demikian mampu memberikan setitik cahaya keadilan di tengah 'hukum rimba' penegakan hukum Indonesia.

Menghadirkan eforia hukum yang tidak memasung pencari keadilan. Hukum yang beramanah, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Harus tajam kedua-duanya, ke atas dan ke bawah.

Kejadian (dugaan pemerasan di Malaka) ini sangat miris karena seharusnya aparat penegak hukum menegakkan keadilan di atas segalanya. Kami berharap ini menjadi kasus terakhir di Flobamorata!

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved