APBN Digelontorkan Tiap Tahun Bangun Wilayah Perbatasan Motaain

POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| ATAMBUA-----Pemerintah Pusat akan mengelontorkan anggaran dari APBN setiap tahunnya untuk pembangunan ekonomi kawasan perbatasan di wilayah Indonesia termasuk kawasan perbatasan Motaain, Kabupaten Belu, Provinsi NTT.

Ada tiga kawasan perbatasan yang menjadi prioritas yakni, kawasan perbatasan Motaain, Provinsi NTT,
PLBN Aruk Provinsi Kalimantan Barat dan PLBN Skouw di Papua. Untuk tahun 2020, total anggaran yang disiapkan mencapai 23 triliun.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mahfud MD kepada wartawan saat ditemui di PLBN Motaain, Kamis (18/6/2020).

Menurut Menteri Mahfud, pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Setiap kementerian dan lembaga-lembaga memiliki program untuk membangun wilayah perbatasan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Rencana pembangunan dilakukan secara bertahap dan setiap tahun APBN dialokasikan untuk pembangunan ekonomi kawasan perbatasan.

"Pembangunan secara bertahap. Tiap tahun, APBN dialokasikan. Tergetnya per tahun sehingga pada akhirnya negara kita ini di wilayah perbatasan menjadi makmur", kata Mahfud.

Lanjut Mahfud, inti pembahasan yang dilakukan saat itu adalah penekanan soal sinergitas antar kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah.

"Yang dibangun banyak. Penekanannya pada koordinasi bahwa kementerian dan lembaga supaya sinergis. Pembangunan harus terpadu sehingga terlihat Motaain ini satu kawasan pos lintas batas terpadu, jangan sendiri-sendiri", terang Mahfud didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Tito Karnavian.

Menurut Menteri Mahfud, salah satu kebijakan Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran atau daerah perbatasan. Untuk itu, semua kementerian dan lembaga-lembaga bersinergis untuk membangun wilayah perbatasan secara terpadu.

"Kementerian dan lembaga memiliki program untuk mendukung percepatan perekononian kawasan perbatasan sehingga daerah perbatasan menjadi suatu miniatur pemerintah dan wilayah negara Repubulik Indonesia", ujar Mahfud.

Dia menambahkan, pembangunan ekonomi kawasan perbatasan selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menjaga kedaulatan negara dan kebutuhan teritori. Dukungan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana penunjang di kawasan perbatasan untuk semua bidang. (jen).