Pekan Depan, Tahapan Pilkada Serentak Dimulai, Mendagri Tito Karnavian Diminta Tak Paksa Diri

Ada Saran Ditunda

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya, meminta pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada 2020 jika tak mampu memenuhi tambahan anggaran untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

Wahyu khawatir Pilkada 2020 malah bakal jadi sumber penularan massal Covid-19 jika protokol kesehatan tak dapat diterapkan secara maksimal.

"Berpotensi terjadi penularan massal terhadap 100 juta pemilih dan hampir 200 ribu penyelenggara. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan protokol kesehatan atau mengambil ajang uji coba," kata Wahyu dalam rapat.

Ia menyarankan pilkada ditunda hingga 6 bulan lagi dari yang dijadwalkan dalam perppu, yaitu pada 9 Desember 2020.

Wahyu meminta Mendagri Tito Karnavian benar-benar kembali mempertimbangkan pelaksanaan pilkada di akhir tahun mendatang.

Wahyu menilai, banyak daerah yang sebetulnya tidak siap tetapi sekadar menurut dengan instruksi yang tertuang dalam perppu.

Menurutnya, pemerintah tidak memaksakan diri dan mempertaruhkan keselamatan masyarakat.

"Apabila dana tidak tersedia, saran saya perppu-nya diganti saja, dimundurkan lagi 6 bulan. Jadi kita tidak usah ada APD, jadi kita tidak boleh berjudi dan ambil risiko," tuturnya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lanjutan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Negara Sanggup Penuhi Tambahan Anggaran?", https://nasional.kompas.com/read/2020/06/12/08285071/lanjuta n-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-negara-sanggup-penuhi-tam bahan?page=all#page2