Pekan Depan, Tahapan Pilkada Serentak Dimulai, Mendagri Tito Karnavian Diminta Tak Paksa Diri

Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, pilkada serentak yang semula dijadwalkan pada 23 September akan dilaksanakan pada 9 Desember.

Editor: Frans Krowin
KOMPAS.com/ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). 

Pekan Depan, Tahapan Pilkada Serentak Dimulai, Mendagri Tito Karnavian Diminta Tak Paksa Diri

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pekan Depan, 15 Juni 2020, sebanyak 270 daerah di Indonesia termasuk 9 kabupaten di Provinsi NTT, akan memasuki babak baru, yakni penyelenggaraan Pilkada Serentak.

Pelaksanaan pesta demokrasi di tengah pandemi ini, menimbulkan kecemasan di pelbagai kalangan.

Banyak pihak khawatir, pilkada serentak itu akan menimbulkan dampak serius terhadap penyebarluasan virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.

Akan tetapi, pemerintah pusat tetap pada keputusan, menyelenggakan pilkada serentak itu agar segera mendapatkan kepala daerah yang definitip di setiap daerah, di tengah Pandemi Corona ini.

Pada Kamis (11/6/2020), Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo.

Selain itu, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua DKPP Muhammad, dan Ketua Bawaslu Abhan.

Rapat membahas anggaran Pilkada 2020. KPU, DKPP, dan Bawaslu mengajukan tambahan anggaran untuk menyelenggarakan pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Sikap Ayu Ting Ting Saat Bunda Dorce Video Call dengan Raffi Ahmad Disorot, Ruben Onsu Heboh

Erick Thohir Foto Bareng Prabowo, Ramai-Ramai Buka Borok PLN, Tagihan Listrik Melonjak

Mahfud MD Tegaskan: Pilkada Serentak 2020 Tidak Akan Ditunda, Kita Butuh Kepala Daerah Definitip!

Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, pilkada serentak yang semula dijadwalkan pada 23 September akan dilaksanakan pada 9 Desember.

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar.

"KPU menyampaikan surat permohonan penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Nomor 433/PR.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 pada 9 Juni sebesar Rp 4.768.653.986.000," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat.

Menkeu realisasikan Rp 1,02 triliun dari APBN Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan siap merealisasikan kebutuhan tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp 1,02 triliun demi menjamin kelanjutan tahapan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada 15 Juni.

Sisa kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi akan diputuskan setelah ada rekonsiliasi anggaran antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Covid-19.

"Untuk realisasi pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran tersebut, Menkeu sudah berkomitmen akan merealisasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp 1,02 triliun pada Juni 2020," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan rapat.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved