DPRD Kota Kupang Minta Pemerintah Atasi Masalah Pembongkaran Lapak Pedagang di Pasar Oesapa

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Anggota DPRD Kota Kupang, Mokrianus Imanuel Lay, meminta pemerintah Kota Kupang untuk turun tangan mengatasi persoalan pembongkaran lapak para pedagang sayur di Pasar Oesapa.

"Pemerintah harus hadir, mereka itu juga warga Kota Kupang. Hal yang kurang saya setujui bahwa, ada pernyataan yang mengatakan, mereka (para pedagang sayur) bukan warga Oesapa. Menurut saya, hal itu sudah rasis. Warga manapun berhak untuk hidup di Kota Kupang." ungkap Mokrianus kepada POS-KUPANG.COM, Rabu, 03/06/2020.

• Kristiforus Efi Salurkan Bantuan APD untuk RS Leona Kefamenanu

Apalagi, lanjutnya, para pedagang dikenakan retribusi sampai Rp.10.000 perhari. "Itu orang mau makan apa. Pemerintah harus memanggil lurah dan LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) yang menangani hal ini. Karena selama ini mereka membayar retribusi ke LPM." jelasnya

Dikatakan Mokrianus bahwa tindakan LPM tersebut adalah pungli. Ia juga mengungkapkan bahwa, tidak ada payung hukum yang mengatur tentang pembayaran retribusi hingga mencapai Rp. 10.000. Hal inilah yang mengharuskan pemerintah kelurahan untuk mengatasi persoalan ini.

• Peduli Pandemi Covid-19, PKB Nagekeo Serahkan Paket Sembako untuk Insan Pers

" Bila perlu pak wali turun sendiri. Karena itu adalah warga Kota Kupang. Persoalan politik disingkirkan terlebih dahulu." tegasnya

Diakui Mokrianus bahwa, sebagai wakil rakyat, yang dipercayakan oleh Yang Mahakuasa dan rakyat, dirinya merasa prihatin terhadap nasib pedagang pasar tersebut.

Ia juga menyayangkan tindakan LPM Psar Oesapa yang melakukan pengusiran terhadap para pedagang sayur yang selama ini membayar retribusi.

Dia berharap, pemerintah Kota Kupang, khususnya Walikota, dinas terkait, serta kelurahan untuk menanggapi persoalan para pedagang sayur di Pasar Oesapa ini. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oncy Rebon)