Warga yang Miliki Bukti ada Pungli Dana BLT DD Segera Laporkan ke Polisi

Apabila ada warga yang memiliki bukti ada oknum di tingkat desa yang memotong dana itu maka segera membuatkan laporan ke polisi.

POS-KUPANG.COM/EDY HAYONG
Kepala PMD Malaka, Agustinus Nahak. 

Warga yang Miliki Bukti ada Pungli Dana BLT DD Segera Laporkan ke Polisi

POS-KUPANG.COM I BETUN--Tahapan pelaksanaan pembagian dana bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) saat ini mulai terlaksana di desa-desa. Ada yang pembagian non tunai tapi adapula yang tunai.

Dalam proses pembagian dana desa kepala kepala keluarga (KK) yang berhak menerima, tidak boleh ada potongan uang dari penerima oleh siapapun.

Apabila ada warga yang memiliki bukti ada oknum di tingkat desa yang memotong dana itu maka segera membuatkan laporan ke polisi.

Kepala PMD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak menyampaikan hal ini kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (2/6).

Agustinus menjelaskan, untuk sampai pada tahapan pencairan dana kepada KK yang berhak menerima, melalui proses dengan mengikuti aturan yang sudah disampaikan ke perangkat di desa.

Penentuan KK yang berhak tersebut, melalui musyawarah desa (Musdes) dimana ada terlibat didalamnya tim relawan. Seluruh data yang berhak menerima dibicarakan bersama termasuk BPD sebelum ditetapkan melalui keputusan kepala desa.

"Saat ini sudah masuk dalam proses pencairan baik menggunakan pola non tunai maupun tunai. Kebanyakan menggunakan tunai dimana dibagikan di kantor desa didampingi aparat keamanan juga dari kabupaten," jelas mantan staf Inspektorat Pemkab Belu ini.

Dikatakannya, pemberian dana bantuan itu harus berdasar pada apa yang tertulis di dalam keputusan Kepala Desa itu. Apabila diluar dari itu maka warga dapat mengajukan keberatan ke Inspektorat di tingkat kabupaten

"Kita di PMD hanya memberikan awasan bagi kepala desa agar menentukan yang berhak menerima betul-betul sesuai kondisi riil warga yang sangat susah. Harapan kita kalau bisa prioritas yang janda, duda, lansia  yang tidak bisa bekerja lagi. Kalau yang masih  muda- muda bisa ke kegiatan   padat karya tunai atau ke bansos," ujarnya.

Ketika ditanya soal ada desa  di Kecamatan Weliman diduga terjadi pemotongan dana Rp 50.000, Agustinus menegaskan, tidak ada pemotongan apapun dari dana bantuan itu. Apabila ada yang oknum aparat desa melakukan pemotongan ataupun menerima uang dari dana BLT maka itu dianggap pungli.

Gresseyla Rohi Dijemput Babinsa Jajaran Kodim 1604/Kupang, Orang Tua Ucap Terima Kasih

Baru 93 PMI Tiba di NTT Dari 4.200 PMI Yang Dijadwalkan Pulang Akhir Mei 2020

VIDEO—VIRAL! Tak Terima Pemakaman Protap Covid-19, Jenasah PDP Diambil Paksa Dari Rumah Sakit

Syahrini dan Reino Barack Kejar Laurens hingga Bongkar Akar Fitnah Video Syur Apa Kata Hotman Paris?

"Kalau ada warga yang punya bukti maka silahkan buat laporan tertulis kepada polisi. Tidak boleh ada pemotongan. Kami akan segera mencaritahu ini. Jangan kan potong, orang kasih sebagai uang terima kasih saja tidak diperkenankan karena itu dana kemanusiaan yang wajib diberikan pada yang berhak," tegasnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved