Warga Mengurusi KTP di Disdukcapil Malaka Tinggi

POS-KUPANG.COM | BETUN---Dalam upaya mencegah penyebaran virus corona, jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil) Malaka, dalam pelayanan administrasi kependudukan menerapkan protokoler Covid-19.

Setiap warga yang datang dibatasi 20 orang dan tempat duduk diatur jarak 1 meter. Pengurusan di loket minimal 5-10 menit dan warga diminta segera pulang ke rumah masing-masing.

• Ketua PHDI Kupang Sebut Umat Hindu Akan Kembali Beribadah Mulai 20 Juni

Kesadaran warga mengurus KTP ditengah merebaknya virus corona ini cukup tinggi karena berkenaan dengan persyaratan penerimaan dana bantuan kemanusiaan sebagai dampak dari virus corona.

Kepala Disdukcapil Malaka, Ferdynandus Rame, menyampaikan hal ini di ruang kerjanya, Rabu (3/6/2020).

Dijelaskan Ferdy, terkait masa pandemi Covid- 19 ini, pihaknya mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi NTT dan petunjuk bupati Malaka. Intinya setiap aktitifitas yang melibatkan banyak orang seperti Disdukcapil agar mentaati protokoler Covid-19.

• KPU Sumba Barat Alami Kendala Adakan APD

Terkait dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, jelas Ferdy, sebelum adanya pandemi corona, pihaknya turun ke lapangan. Dimana pelayanan terpusat di satu titik dan warga desa berdekatan menyesuaikan.

Namun sejak pandemi corona merebak, lanjut Ferdy, pelaksanaan pelayanan sementara terpusat di Disdukcapil, namun diatur sesuai protokoler kesehatan.

"Kita sudah minta ke camat dan kepala desa agar warga yang datang dibatasi. Kita atur hari mana dari kecamatan dan desa mana yang datang. Tidak boleh dalam jumlah banyak. Kita siapkan tenda dan duduk dibatasi 20 orang dengan jarak 1 meter. Saat maju ke loket harus cuci tangan dan gunakan masker," ujar mantan Kabag Humas Setda Belu ini.

Dirinya mengakui kalau sejak merebaknya virus corona tingkat kesadaran warga mengurus KTP cukup tinggi. Hal ini karena ada syarat penerimaan dana bantuan kemanusiaan Covid-19 dan bukan atas kesadaran sendiri.

"Dulu dalam waktu normal kita turun ke lapangan jemput bola tapi warga seperti acuh tak acuh. Saat ada bantuan mereka ramai-ramai datang urus KTP. Makanya bangun kesadaran warga dalam mengurus administrasi kependudukan sebagai kewajiban sebagai warga negara, memang butuh kerja keras," ujar Ferdy yang didampingi Kabid Capil, Emirentiana Bere.

Tentang penerapan new normal lingkup Disdukcapil, mantan Kadis Perikanan dan Kelautan Belu ini menegaskan, masih dilakukan sistem shift karena belum ada instruksi resmi dari Bupati Malaka. Pengaturannya, para pejabat eselon III dibagi per shift termasuk staf di loket pelayanan.

"Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Bapak Bupati Malaka, kita masih gunakan pola shift. Tetap gunakan masker dan jaga jarak. Pelayanan tetap kita lakukan kepada warga. Kita yang atur teknisnya sehingga tidak menumpuk di loket yang kami siapkan," kata Ferdy.

Menyinggung soal jumlah penduduk Malaka, Ferdy mengungkapkan, dalam merilis data penduduk dilakukan per semester. Untuk semester 1 merupakan rekapan dari Januari-Juni dan semester II untuk Juli-Desember tahun berjalan.

Data yang ada saat ini, lanjutnya, sedang dalam rekapan semester I tahun 2020 dan baru diketahui pada Juli 2020.

"Kalau data yang ada masih Semester II tahun 2019. Total penduduk Malaka sampai 31 Desember 2019 sebanyak 194.278 jiwa. Wajib KTP, 139.953 orang. Sudah kantongi KTP sebanyak 113.065 orang. Nanti didata lagi kelihatan pada Juli 2020," katanya.