Warga Mengurusi KTP di Disdukcapil Malaka Tinggi

Disdukcapil Malaka, dalam pelayanan administrasi kependudukan menerapkan protokoler Covid-19

POS-KUPANG.COM/Edi Hayon
Kepala Disdukcapil Malaka, Ferdynandus Rame 

POS-KUPANG.COM | BETUN---Dalam upaya mencegah penyebaran virus corona, jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil) Malaka, dalam pelayanan administrasi kependudukan menerapkan protokoler Covid-19.

Setiap warga yang datang dibatasi 20 orang dan tempat duduk diatur jarak 1 meter. Pengurusan di loket minimal 5-10 menit dan warga diminta segera pulang ke rumah masing-masing.

Ketua PHDI Kupang Sebut Umat Hindu Akan Kembali Beribadah Mulai 20 Juni

Kesadaran warga mengurus KTP ditengah merebaknya virus corona ini cukup tinggi karena berkenaan dengan persyaratan penerimaan dana bantuan kemanusiaan sebagai dampak dari virus corona.

Kepala Disdukcapil Malaka, Ferdynandus Rame, menyampaikan hal ini di ruang kerjanya, Rabu (3/6/2020).

Dijelaskan Ferdy, terkait masa pandemi Covid- 19 ini, pihaknya mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi NTT dan petunjuk bupati Malaka. Intinya setiap aktitifitas yang melibatkan banyak orang seperti Disdukcapil agar mentaati protokoler Covid-19.

KPU Sumba Barat Alami Kendala Adakan APD

Terkait dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, jelas Ferdy, sebelum adanya pandemi corona, pihaknya turun ke lapangan. Dimana pelayanan terpusat di satu titik dan warga desa berdekatan menyesuaikan.

Namun sejak pandemi corona merebak, lanjut Ferdy, pelaksanaan pelayanan sementara terpusat di Disdukcapil, namun diatur sesuai protokoler kesehatan.

"Kita sudah minta ke camat dan kepala desa agar warga yang datang dibatasi. Kita atur hari mana dari kecamatan dan desa mana yang datang. Tidak boleh dalam jumlah banyak. Kita siapkan tenda dan duduk dibatasi 20 orang dengan jarak 1 meter. Saat maju ke loket harus cuci tangan dan gunakan masker," ujar mantan Kabag Humas Setda Belu ini.

Dirinya mengakui kalau sejak merebaknya virus corona tingkat kesadaran warga mengurus KTP cukup tinggi. Hal ini karena ada syarat penerimaan dana bantuan kemanusiaan Covid-19 dan bukan atas kesadaran sendiri.

"Dulu dalam waktu normal kita turun ke lapangan jemput bola tapi warga seperti acuh tak acuh. Saat ada bantuan mereka ramai-ramai datang urus KTP. Makanya bangun kesadaran warga dalam mengurus administrasi kependudukan sebagai kewajiban sebagai warga negara, memang butuh kerja keras," ujar Ferdy yang didampingi Kabid Capil, Emirentiana Bere.

Halaman
12
Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved