Luhut Tantang Pengkritik Pemerintah Tarkait Utang Negara, Ajak Ketemu Langsung Jangan Hanya di TV

Luhut Panjaitan  Tantang Pengkritik Pemerintah Tarkait Utang Negara, Ajak Ketemu Langsung Jangan Hanya di TV

POS KUPANG.COM -- Pemerintah terus diserang oleh para pengkritik terkait utang negara

Kritikan tersebut hanya berani disampaikan melalui media televisi, kini mantan Prajurit Kopassus tersebut menantang para pengkritik untuk bertemu langsung

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjdaitan menantang pengkritik pemerintah untuk beradu argumen.

Hal ini terkait dengan adanya pihak-pihak yang melancarkan kritikan mengenai peningkatan utang negara selama masa pandemi Virus Corona.

Luhut menyebutkan bahwa utang negara saat ini masih dalam tahap yang normal dan produktif sehingga bukan berarti negara mengalami kerugian.

Luhut mengaku bahwa sebagai tentara, ia juga telah belajar perekonomian sehingga mengerti mengenai kondisi keuangan negara.

Mantan Komandan Satgas Tempur Kopassus tersebut bahkan mengklaim memiliki rincian angka terkait anggaran utang Indonesia.

Oleh karenanya, ia berani mengajak pihak-pihak yang disebutnya membohongi rakyat tersebut untuk bertemu langsung dan berdiskusi.

• Saling Sindir Kiwil dan Meggy Wulandari, Komedian Ini Sebut Istrinya Munafii, Ini Balasan Meggy

• Rekaman Bentrokan Militer China dengan India Beredar, Sitasi Masih Tegang, Dua Negara Siaga Tinggi

Dilansir Kompas.com, Rabu (3/5/2020), Luhut menyampaikan hal tersebut saat berpartisipasi dalam sebuah acara diskusi virtual yang diselenggarakan di Jakarta.

Ia saat itu menyinggung mengenai besaran utang Indonesia terkait penanggulangan pandemi.

Luhut lalu menyoroti adanya pihak-pihak yang menjatuhkan tuduhan dan melemparkan kritik pada pemerintah terkait hal tersebut.

Untuk itu, Luhut mengajak para pengkritik yang tak dia sebutkan namanya tersebut untuk bertemu dan berbincang.

"Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengen ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong," kata Luhut, Selasa (2/6/2020).

Ia meminta kepada para pengkritik tersebut untuk datang menemuinya dan berkata akan menunjukkan data terkait utang negara tersebut.

"Enggak usah ngomong di TV lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu. Tapi jangan rakyat dibohongin," tuturnya.

Luhut kemudian menjelaskan bahwa saat ini kondisi keuangan Indonesia masif dalam taraf normal.

Pasalnya, utang pemerintah terhadap Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih termasuk rendah bila dibandingkan negara lain.

"Singapura itu lebih dari 100 persen dari debt to GDP-nya. Begitu juga dengan Amerika, malah kita enggak tahu lagi berapa besar," terang Luhut.

Luhut meminta agar para pengkritik pemerintah tersebut memberikan informasi yang benar agar masyarakat tidak keliru memahami kondisi negara.

"Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat kita ngutang enggak benar. Utang kita itu produktif," ucapnya.

Luhut mengatakan bahwa pada akhir tahun, utang pemerintah Indonesia terhadap PDB akan mencapai 32 persen.

Menurut catatan Kementerian Keuangan Indonesia, total utang Indonesia masih berada dalam kisaran 31,78 persen terhadap PDB.

Dalam undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003, ditetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60 persen.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran untang pemerintah saat ini masih dalam batas yang aman.

Adapun total utang pemerintah hingga April 2020 telah mencapai Rp 5.172,48 triliun.

Jumlah utang tersebut meningkat sebanyak 14,22 persen dibandingankan total tahun lalu pada periode yang sama dengan jumlah sebesar Rp 644,03 triliun.

Ungkap Alasan 'New Normal' Belum Diumumkan

Sebelumnya, Luhut menyebutkan bahwa pemerintah pusat masih mempertimbangkan melalui data dan kurva epidemiolgi Covid-19 di Indonesia.

Sehingga, belum ada tanggal atau target pasti kapan tatanan kenormalan baru tersebut akan diberlakukan.

Luhut menerangkan bahwa keputusan diberlakukannya new normal tergantung dengan kondisi penyebaran virus di Indonesia.

Pihaknya mengklaim bahwa pemerintah tidak asal-asalan saat akan menerapkan new normal.

Ia mengatakan bahwa pemberlakuan tersebut akan didasarkan oleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

"Kalau kita mau melakukan new normal, kita tidak melakukan itu tanpa dasar. Semua kita lakukan dengan dasar angka atau data," terang Luhut.

Luhut juga mengungkapkan bahwa tren pandemi Virus Corona di Indonesia telah melambat dan mengalami penurunan.

Dibandingkan pada awal masa penularan, saat ini rata-rata penambahan kasus sehari berjumlah sekitar 600 kasus.

Ia lalu menyebutkan bahwa tingkat kematian dan kesembuhan pasien terinfeksi saat ini telah menunjukkan rasio yang baik.

"Per 31 Mei, jumlah kasus Covid-19 ada 26 ribu kasus, fatality rate (tingkat kematian) sebesar 6,1 persen. Ini sudah menurun ya kalau saya tidak keliru. Demikian pula recovery rate (tingkat kesembuhan) 27,6 persen. Jadi semua angka ini membaik," ujar Luhut.

"Memang satu setengah bulan pertama kita alami banyak kendala," lanjutnya.

Menurut Luhut, pemberlakuan tersebut tidak akan didasarkan pada target berupa tanggal, namun akan didasarkan pada data epidemiologi pandemi Covid-19.

"Keputusan re-opening (kenormalan baru) bukan didasarkan tanggal pasti. Saya ulangi, bukan tanggal pasti melainkan oleh data dengan indikator threshold yang terukur, penurunan ODP, PDP dan penurunan kasus," jelas Luhut, Selasa (2/6/2020).

"Nah itu sebabnya, sampai hari ini Presiden belum mengumumkan (berlakunya new normal)," imbuhnya.

Berdasarkan data yang diperolehnya, Luhut menyebutkan bahwa terjadi penurunan kurva kasus Covid-19 sehingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah patut dilonggarkan.

Namun ia memperingatkan, bila masyarakat masih abai terhadap aturan protokol kesehatan, bukan tidak mungkin PSBB tersebut akan dicanangkan kembali.

"Tapi kalau tidak disiplin, enggak tertutup kemungkinan kita tutup lagi," tegasnya.

Ia menyinggung kekhawatiran terkait gelombang kedua penularan kasus Covid-19 yang dapat muncul kembali bila protokol kesehatan tidak dipatuhi.

Maka dari itu, Luhut mengatakan pemerinta akan terus mengkaji dan mengecek persiapan dari segala aspek sebelum mengumumkan masa new normal.

Menurutnya, pemeritah akan menjalankan tatanan normal baru tersebut dengan tiga tahapan yang akan dievaluasi tiap bulan.

"Memastikan setiap protokol kesehatan diterapkan selama PSBB. Koordinasi dengan pemda untuk memastikan kesiapan daerah dan menjaga komunikasi yang baik dengan warga," kata Luhut.

"Apapun yang dilakukan pemerintah kalau tidak disiplin, kita asyik mengkritik saja, tanpa kita perhatikan protokol kesehatan, ya enggak ada gunanya juga. Padahal protokol kesehatan ini jadi kunci, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker," tandasnya. 

* Refly Harun Sebut Pemerintahan Jokowi Bangkrut hingga Terapkan New Normal Hadapi Pandemi Corona

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) sudah bangkrut.

Ia menyebut negara tidak punya uang lagi sehingga memilih rencana penerapan New Normal di tengah pandemi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun secara gamblang menilai New Normal menjadi wujud ketidakmampuan pemerintah mengatasi Virus Corona.

Menurutnya, pemerintah sudah tak mampu lagi menanggung kebutuhan warga selama pandemi.

Pernyataan tersebut disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun, Selasa (2/6/2020).

Sebelum Virus Corona melanda, Refly mulanya mengaku perekonomian mulai berangsur membaik.

Namun, perekonomian disebutnya langsung bangkrut karena Virus Corona.

"Soal lain yang juga patut dicatat adalah misalnya, dulu saya termasuk mengatakan ini bagus pertumbuhan ekonomi," ucap Refly.

"Tapi ketika masa pandemi Covid-19 ini sudah terlihat bahwa kelihatannya negara mulai bangkrut, uang sudah tak ada lagi."

Terkait hal itu, ia pun menyinggung skenario New Normal yang menuai banyak kritik.

Refly mengatakan, rencana New Normal merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah menanggung kebutuhan masyarakat selama pandemi.

"Jaminan-jaminan untuk, misalnya memastikan warga negara bisa makan semua, sulit bagi pemerintah," terang dia.

"Ketika pemerintah mau menjalankan skenario New Normal banyak yang mengkritik."

Melanjutkan penjelasannya, ia membandingkan Indonesia dengan negara lain.

Menurut Refly, negara lain berani menerapkan New Normal setelah benar-benar mengatasi Virus Corona.

"Kenapa? Karena sebenarnya itu sebenarnya wujud ketidakmampuan atau ketidakpercayaan pemerintah lagi mampu mengatasi Covid-19 ini," terang Refly.

"Di negara lain mereka melakukan New Normal setelah berhasil mengatasi paling tidak for the time being."

Hal itu dinilainya berbeda dengan yang terjadi di Indonesia.

Refly menyatakan, pemerintah Indonesia bahkan berani merencanakan New Normal saat belum benar-benar mampu menuntaskan wabah Virus Corona.

"Tapi di Indonesia belum ada kejelasan apakah kita dianggap berhasil lalu kemudian kita menuju fase berikutnya, New Normal," sambungnya.

Melanjutkan penjelasannya, Refly lantas menyoroti kondisi politik di Indonesia.

Ia menilai, politik di Indonesia hanya dikuasai oleh pihak yang bergabung di pemerintahan.

"Persoalan politik, yang paling masalah adalah kita tahu bahwa oligarki politik luar biasa di Indonesia."

"Kekuasaan politik formal itu consolidated sehingga suara-suara raisonal, suara-suara lain kadang sulit mendapat tempat. Bahkan kadang-kadang direpresi juga," tandasnya.

Kondisi Ekonomi selama Pandemi

Di sisi lain, sebelumnya Pengamat Komunikasi Politik, Hendri Satrio turut mengomentari soal rencana New Normal yang akan segera diterapkan di tengah pandemi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Hendri Satrio menyinggung pertimbangan pemerintah hingga berani mempersiapkan New Normal.

Menurut dia, penerapan New Normal harus berlandaskan faktor kesehatan.

Hal itu disampaikan Hendri Satrio melalui kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Sabtu (30/5/2020).

"Menurut saya komando bahwa kita ready untuk masuk ke New Normal harus dikomandoni oleh orang yang mengerti sebab," kata Hendri.

"Para tenaga kesehatan, ahli-ahli kesehatan ini komandonya mesti dari mereka 'Oke kita start New Normal'."

Hendri menyatakan, pemerintah seharusnya tak mempertimbangkan ekonomi saat merencanakan New Normal.

Pasalnya, kesehatan masyarakat lebih penting ketimbang ekonomi.

"Karena pertimbangannya harus medis kan sebab tadi, jangan pertimbangan ekonomi dulu," ucap Hendri.

"Makanya harus dari mereka, jadi artinya kalau kemudian ditetapkan New Normal 11 Juni (2020) atau berapa Juni, itu harus persetujuan para ahli kesehatan kalau menurut saya."

Melanjutkan penjelasannya, ia mengaku optimis penerapan New Normal bakal berakhir sukses.

Optimis tu dirasakannya karena enggan kondisi Indonesia semakin terpuruk akibat Virus Corona.

"Ya kita harus optimis, kalau kita tidak optimis maka kita akan makin terpuruk," kata dia.

"Kalau dari hasil survei Kedai Kopi sih jelas, selama Covid ini keuangan keluarga memang terpuruk."

Lantas, Hendri menyinggung kondisi perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk semenjak dilanda Virus Corona.

Ia menilai, ada satu hal potensi besar di Indonesia yang tak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah.

"Itu lebih dari 50 persen saya katakan keadannya memburuk memang, tapi memang harus optimis," terang Hendri.

"Salah satu cara optimisnya apa? Indonesia punya satu senjata yang kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah, kurang maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah namanya filantropi, kedemawanan."

"Negara kita, Indonesia ini termasuk salah satu yang terbaik dari sisi kedermawanan," tandasnya. 

Artikel ini telah tayang di https://jateng.tribunnews.com/2020/06/02/refly-harun-sebut-negara-bangkrut-hingga-rencanakan-new-normal-uang-sudah-tak-ada-lagi?page=all

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Luhut Tantang Para Pengkritik terkait Utang Negara: Enggak Usah Ngomong di TV, Ketemu Saya Sini, https://wow.tribunnews.com/2020/06/03/luhut-tantang-para-pengkritik-terkait-utang-negara-enggak-usah-ngomong-di-tv-ketemu-saya-sini?page=all.