Anggota DPRD Mabar Desak Pemerintah Mendata Nelayan di Pesisir Pulau yang Terdampak Covid-19

Anggota DPRD Mabar Desak Pemerintah Mendata Nelayan di Pesisir Pulau yang Terdampak Covid-19

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO -- Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Fraksi NasDem, Wilhelmus Syukur mendesak agar pemerintah segera mendata nelayan di pesisir yang terdampak Covid-19, Jumat (22/5/2020).

"Nelayan di pesisir pulau merupakan warga negara Indonesia, dalam pandemi Covid-19 ini mereka sangat terdampak dan memprihatinkan," katanya.

Pria yang akrab disapa Wili ini menilai, pemerintah terlambat dalam melakukan pendataan untuk selanjutnya diberikan bantuan atau jaring pengaman sosial.

"Saya menilai ada keterlambatan, karena pandemi Covid-19 ini telah berjalan lebih 2 bulan hingga saat ini, sedangkan mereka sangat membutuhkan bantuan," tegasnya.

Menurutnya, nelayan saat ini sangat terdampak karena harga ikan tangkapan dan ikan kering yang menurun drastis.

Di lain sisi, para nelayan yang tersebar di berbagai pulau ini pun banyak yang tidak melaut karena tidak mendapatkan penghasilan yang selanjutnya digunakan untuk modal melaut.

"Data yang didapat pun harus diverifikasi secara cermat, agar nantinya bantuan tepat sasaran," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mabar, Yeremias Ontong mengatakan, pemerintah daerah sudah melakukan pendataan di 23 desa pesisir dan terdata sebanyak lebih dari 3000 nelayan yang terdampak Covid-19.

Hasil pendataan, kata dia, akan diverifikasi ulang sehingga tidak terjadi pendobelan, karena telah bergulir bantuan lainnya seperti BLT Dana Desa, BST Kemensos RI dan bantuan lainnya

"Jadi tidak boleh tumpah tindih, jadi sudah kami kembalikan ke pihak pemerintah desa untuk lakukan verifikasi lagi untuk menghindari pendobelan penerimaan bantuan," paparnya.

Hingga saat ini, terdapat 2 desa dari 23 desa yang sudah mengembalikan data yang telah diverifikasi.

"Kami sedang menunggu desa yang lainnya. Proses pendataan ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati sehingga bantuan yang diterima tepat sasaran dan tidak ada tumpang tindih penerimaan bantuan karena ini uang negara," ungkapnya.

Pada prinsipnya, lanjut dia, pemerintah sangat merespon karena sudah menyiapkan dana untuk jaring pengaman sosial baik tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.

• Hi Guys, Berita Baik ! Jelang Idul Fitri PLN Pastikan Token Masuk ke Meter Pelanggan

• Begini Jeritan Nelayan Pulau Medang Desa Batu Tiga, Kabupaten Mabar Karena Pandemi Covid-19

• Intensitas Curah Hujan MasihTinggi, Tualaka Dorong BPBD Dirikan Posko di Lokasi Banjir

"Untuk nomenklatur bantuan, ini terpusat di Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat kabupaten dan dapat ditanyakan kepada pihak Dinas Sosial, kami sesuai tupoksi melakukan pendataan terhadap para nelayan. Seperti apa bantuan apakah bantuan paket sembako atau uang tunai, silahkan konfirmasi ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mabar," katanya.(Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio )