Wakil Ketua DPRD Ende Desak Semua Pihak Harus Percepat Pencairan Dana Desa

Wakil Ketua DPRD Ende Erikos Emanuel Rede mendesak semua pihak percepat pencairan dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19.

POS-KUPANG.COM/LAUS MARKUS GOTI
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende Erikos Emanuel Rede di Kantor DPRD Kabupaten Ende, Rabu (20/5/2020). 

POS-KUPANG.COM | ENDE - Wakil Ketua DPRD Ende Erikos Emanuel Rede mendesak semua pihak baik Pemerintah Daerah  maupun Pemerintah Desa percepat pencairan dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Sesuai aturan untuk dana desa semester pertama sudah harus dicairkan," ungkap Erikos Emanuel Rede saat diwawancarai POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Selasa (19/5/2020).

Dia katakan, saat ini di desa masih sedang dilakukan perangkuman dokumen APBDes sesuai keputusan KEMENDES, PERMENDES NO.6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan kesehatan, untuk penanganan dampak sosial dan dampak ekonomi dari Covid-19.

Pebakul Ikan di Hadakewa Lembata Terima Bantuan Sembako dari Julie Laiskodat

"Yang kita harapakan supaya seluruh stakeholder terkait secara koperatif untuk secepatnya memanfaatkan dana desa ini, Jadi administrasi yang tidak terlalu subtantif kita minta untuk di kesampingkan dan secepatnya untuk melakukan pencairan dana desa," tegas politisi partai Nasdem ini.

Erik Rede mengatakan, intinya dalam pencarian dana desa ini, tidak boleh ada niat untuk lakukan penyalahgunaan keuangan.

Ketua MUI Sumba Barat dan SBD Putuskan Shalat Ied di Rumah Saja

Menurut Erik, masyarakat saat ini membutuhkan bantuan langsung tunai dan program-program yang bersumber dari dana desa untuk membangun desanya dan juga untuk kepentingan ekonomi.

Dia menjelaskan, pemanfaatan dana desa untuk tahap pertama ini diprioritaskan untuk penanganan covid.

Erik katakan, kalau misalkan yang sudah terlanjur mencairkan tahap pertama sebelum melakukan realokasi, di tahap kedua harus dilakukan, Namun, menurut Erik, rata-rata di Ende belum cair.

Erik juga menyinggung soal admin Sikeudes. Menurutnya tidak rasional hanya satu admin mengurus 255 desa di Ende. "Kita harapkan adimnnya memiliki hati yang tulus untuk membangun desa, dia tidak boleh ada embel-embel, kalo sudah embel-embel di situ susah," kata Erik.

Erik katakan, dari tahun ke tahun rapor Ende paling buruk, menyangkut dengan penerapannya dana desa baik keterlambatan dan penerapan ende ini paling sedikit.

"Jadi kita harapkan secepatnya untuk melakukan pergantian atau bangun suatu team work, tim kerja di sana admin juga tidak boleh hanya satu admin harus lebih dari satu dan bagi per desa-desa atau per rayon, misalnya kita ada 225 desa kita bagi di 6 atau 7 admin, satu kabupaten kita minta admin harus lebih dari 5 atau 10 supaya untuk membantu dan kemudian tidak boleh bersifat sentralistik," tegasnya.

Di sisi lain, kata Erik, dana desa terhambat itu karena posisi sumber daya manusia masih belum terlalu memadai.

Erik menilai, secara menyeluruh team work untuk penggunaan dana desa ini belum terlalu kuat. "Artinya peran pemerintah kabupaten terus terang saja peran mereka sangat besar, karena mau cair tidak cair tergantung dari pemerintah kabupaten," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved