Opini Pos Kupang

Ibu-Ibu Bertelanjang Dada

Sengketa lahan Proyek Pembangunan Kelor dan Peternakan di Wilayah Besipa'e, TTS (12/05/2020) rupanya tidak selesai dengan dialog tatap muka

Ibu-Ibu Bertelanjang Dada
Dok
Logo Pos Kupang

Oleh : Lukas Benevides, Staf Pengajar Pra-Novisiat Claret Kupang

POS-KUPANG.COM - Sengketa lahan Proyek Pembangunan Kelor dan Peternakan di Wilayah Besipa'e, TTS (12/05/2020) rupanya tidak selesai dengan dialog tatap muka dan rangkulan antara Gubernur VBL dan para warga.

Kasus ini malah semakin berbuntut panjang hingga ke arena hukum. Beberapa media online memberitakan bahwa Pemerintah dan DPRD sepakat melaporkan kasus ini ke Polda NTT dengan tiga tuduhan. Pertama, penyerobotan lahan Pemerintah oleh warga; kedua, penghinaan atas pejabat negara; ketiga, `pornoaksi' ibu-ibu yang bertelanjang dada.

Bila digali, rupanya tuduhan-tuduhan di atas "mengada-ada". Mari kita buktikan. Pertama, istilah penyerobotan sebenarnya bukan sembarang terminologi. Istilah ini berdasarkan Analisis Wacana Kritis (Haryatmoko, 2016) mengandung intrik politik kekuasaan. Tindakan menyerobot hanya bisa dilakukan oleh pihak yang kuat (yang memiliki kekuasaan) terhadap pihak yang lemah.

Waspada! Ada Tiga Pulau di NTT Diprediksi Berpotensi Terjadi Angin Kencang Hari Ini

Namun, bila ditemukan fakta sebaliknya, pihak lemah menyerang pihak kuat, pasti pihak lemah berada di dalam situasi emergensi atau kondisi yang memaksa ia harus melakukan penyerobotan. Artinya, pihak lemah tidak berinisiatif untuk menyerobot. Mereka hanya mereaksi pihak yang kuat karena `terpaksa'.

"Natural law" dan "law of nature" mengajarkan kita bahwa setiap mahkluk hidup memiliki "self-defence mechanism". Organisme apapun akan bertahan dengan menyerang balik bila ia berada di ambang maut karena ia berhak mempertahankan hidupnya. Kodratnya menuntut dirinya untuk membalas serangan. Analisis ini bisa membantu kita memahami alasan di balik tindakan warga `menyerobot' lahan Pemerintah, bila bukan hanya "framing" media.

Adakah Perbedaan Penanganan Pasien Covid-19 Tanpa Gejala dan yang Bergejala ? Begini Penjelasannya

Kedua, tuduhan penghinaan atas pejabat negara berdasarkan video yang tersebar berupa caci-maki warga terhadap Pemerintah. Tuduhan kedua ini juga bisa ditelaah dengan dalil di atas.

Warga, yang meskipun tahu bahwa ia lemah, rentan kekalahan, diharuskan mengeluarkan kata-kata yang bernada caci-maki, menyerang Pemerintah karena berada di dalam kondisi terdesak. Mereka tidak punya senjata seperti penguasa. Mereka tidak memiliki kuasa. Karena itu, mereka menggunakan secuil kapital yang masih tersisa: berkata-kata dengan keras.

Di balik kata-kata keras ini, tersimpul harapan bahwa mata dan telinga Pemerintah lebih peka untuk mendengar. Kata-kata halus tidak memiliki kekuatan frekuensi untuk memekikan pendengaran penguasa, membelalakan mata Pemerintah. Jadi semua caci-makian tidak bermaksud untuk menyerang dan mencoreng kepribadian dan legitimasi penguasa. Mereka hanya mau didengarkan.

Sesederhana itu aspirasinya.Caci-maki biasanya meluap dari emosi yang tidak tertahankan. Fenomena semacam ini mudah dipahami di dalam teori-teori psikologi individu. Apalagi di dalam konteks demonstrasi massal, psikologi massa sangat mempengaruhi.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved